PRESMEDIA.ID,Jakarta- Menteri dalam negeri Tito Karnavian mengatakan, krisis covid-19 saat ini, menjadi momentum dalam menilai kualitas dan kemampuan, Kepemimpinan seorang Kepala Daerah, atas banyaknya masalah yang dihadapi dan memerlukan langkah-langkah sistematis dan apresiasif.
Bantuan sosial dan Program Jaring Pengaman Sosial (KPS) kata Mendagri, menjadi salah satu program penting Pemerintah dalam membantu masyarakat kurang mampu akibat dampak Covid 19.
Dari sisi anggaran, Pemerintah Pusat mengalokasikan sekitar Rp.110 Triliun berasal dari APBN untuk program jaring pengaman sosial masa covid-19.
Selain itu juga terdapat BLT Desa yang bersumber dari Dana Desa serta jaring pengaman sosial dan bantuan sosial yang dikelola Pemda sebesar Rp.53 Triliun hasil refocusing dan realokasi APBD di seluruh Indonesia.
Setidaknya terdapat 8 jenis bansos, baik dalam tunai maupun non tunai yang ditargetkan membantu sekitar 50 juta warga yang membutuhkan akibat dampak Covid-19.
Pendistribusian bantuan sosial ini tidak mudah karena harus mengatur puluhan juta warga masyarakat dengan populasi terbesar nomor empat di dunia ini.
“Apa lagi, pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten kota hingga desa, juga melakukan pemberian bantuan sesuai kemampuannya, Sehingga diperlukan validasi data dan sinkronisasi data serta pengaturan waktu penyaluran bantuan antara pusat dan daerah”ujarnya di Jakarta Minggu (17/5/2020).
Kepala daerah lanjutnya, memegang peranan penting untuk melaksanakan validasi, sinkronisasi dan eksekusi penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran pada warga yang benar-benar memerlukan bantuan dan pengaturan waktu penyaluran.
Tugas ini sekali lagi, tidak mudah karena mencakup jumlah warga yang massif, baik yang sudah kurang mampu sebelum krisis Covid-19 maupun yang terdampak karena krisis ini.
Untuk mensinergikan pusat dan daerah, Kemendagri telah melaksanakan beberapa kegiatan video conference yang dihadiri oleh kementerian teknis yang menangani Bansos dan seluruh Kepala Daerah se-Indonesia. Vicon lanjutan juga dilaksanakan dengan aparat pengawas dan penegak hukum KPK, Kejaksaan, Bareskrim Polri,BPK, BPKP dan LKKP.
“Namun keberhasilan eksekusi penyaluran bantuan ini amat ditentukan oleh kemampuan manajemen dan kualitas kepemimpinan Kepala Daerah sebagai pemegang otoritas daerah yang lebih paham situasi daerahnya masing-masing,”pungkasnya.
Penulis:Redaksi�