PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Lama dinanti, akhirnya sebanyak 13 ribu dosis vaksin COVID-19, produk Sinovac tahap I, tiba di Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Selasa (5/1/2021) sekira pukul 10.40 WIB.
Vaksin ini dikemas dalam tujuh box kargo dan diangkut dengan maskapai penerbangan Lion Air. Setiba di kargo bandara, keberadaannya langsung dijaga ketat aparat keamanan TNI-Polri.
“Saat ini sifatnya kita menerima dulu. Untuk pelaksanaannya masih tunggu rekom dari BPOM,” kata Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto, saat ditemui di lokasi kargo Bandar RHF Tanjungpinang.
Ia menyampaikan, meskipun sudah menerima vaksin dari pemerintah pusat, namun pemerintah daerah belum bisa melakukan penyuntikan kepada prioritas penerima vaksin. Karena, masih menunggu izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta instruksi Pemerintah Pusat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kepri, Mohammad Bisri, mengungkapkan sesampainya di Tanjungpinang vaksin itu langsung ditempatkan di Gedung Instalasi Farmasi milik Dinkes Kepri di Jalan Kesehatan.
Di tempat itu, pihaknya telah menyediakan Coldroom (ruang pendingin) menjaga kualitas vaksin tersebut tetap baik. “Kita simpan di situ dulu sampai menunggu intruksi dari pusat bagaimana pelaksanaannya nanti,” katanya.
Menurut Bisri, 13 ribu dosis vaksin COVID-19 ini diperuntukkan kepada tenaga kesehatan (nakes) sebagai prioritas penerima vaksin. “Tapi, memang masih menunggu arahan BPOM dan pemeritah pusat,” tambahnya.
Kedatangan vaksin COVID-19 ini mendapat penjagaan ketat dari TNI dan Polri. Sesampainya di kargo bandara, tujuh box vaksin ini langsung dibawa ke tempat penyimpanan khususnya.
*Vaksinasi Mulai Dilakukan Rabu Depan, Prokes Harus Tetap Ditingkatkan
Sementara dari pemerintah pusat dilaporkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan proses vaksinasi perdana akan dilakukan pada Rabu pekan depan atau 13 Januari 2021 yang diawali di tingkat pusat, yakni Presiden Joko Widodo beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju dan pejabat di tingkat pusat.
Hal itu dikatakan pada Rapat Koordinasi Kesiapan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan Tahun 2021 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Lantai 3 Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (5/01/21).
“Penyuntikan pertama akan dilakukan pada Rabu depan (13/01), di Jakarta, oleh Bapak Presiden,” kata Menkes Budi. seperti dikutip dari laman resmi Presidenri.go.id.
Ia menjelaskan, bila vaksinasi diharapkan dilanjutkan di daerah pada hari berikutnya secara serentak, yang diprioritaskan bagi tenaga kesehatan.
Menkes Budi juga berharap, kepala daerah dapat turun serta untuk melihat proses vaksinasi yang dilakukan kepada tenaga kesehatan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Kemudian pada saat penyuntikan tenaga kesehatan, tolong kepala daerah, Bapak/Ibu Gubernur, turun untuk membangkitkan confidence ke masyarakat,” ujarnya.
Penyuntikan vaksin, rencananya akan dilakukan perdana pada 13 Januari 2021, diikuti secara serentak di 34 provinsi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi tenaga kesehatan dan publik dalam program vaksinasi gratis bertahap dengan diawali dengan tiga kelompok
Mereka adalah kelompok pejabat publik pusat dan daerah, pengurus Asosiasi Pofesi Tenaga Kesehatan dan Key Leader kesehatan daerah, serta tokoh agama daerah.
“Arahan Bapak Presiden jelas, akan dilakukan secara serentak, diawali di pusat, kemudian dilanjutkan di daerah, melibatkan tokoh masyarakat dan kalau ada tokoh kesehatan atau figur dokter yang berpengaruh, misalnya, untuk diikutsertakan,” jelasnya.
Menkes Budi juga meminta kepala daerah untuk mempersiapkan orang-orang yang akan mendapatkan prioritas program vaksinasi, yang akan dibagi menjadi dua tahap.
”Bapak/Ibu Gubernur, kepala daerah, tolong persiapan, pilih orangnya, karena tanggal 14 – 15 kita akan mulai lakukan vaksinasi di daerah, terutama provinsi,,” ujarnya.
Kemudian untuk proses vaksinasi, terutama tenaga kesehatan, tolong dibagi 2 tahap. Arahan dari Presiden RI, karena kemungkinan akan ada sedikit dampak, misalnya pegel sedikit, demam sedikit, jadi dalam satu Puskesmas, misalnya ada 4 perawat.
”Jangan sampai di hari yang sama kita vaksin semua, kita antisipasi betul efek itu, maka vaksin dulu untuk dua orang,” jelasnya.
Kepala daerah juga diminta untuk memastikan fasilitas kesehatan terdaftar dalam aplikasi P-care BPJS yang menampilkan pendataan dan input data fasilitas kesehatan “mampu vaksin” yang dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota.
“Pastikan semua layanan kesehatan sudah terdaftar di BPJS, aplikasi P-care itu ya, karena kalau tidak terdaftar, maka Faskes tidak dapat memberikan pelayanan vaksinasi Covid-19,” pungkasnya.
*Disiplin Protokol Kesehatan Harus Tetap Ditegakkan
Sementara itu, di tempat terpisah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan vaksinasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat tak lantas membuat protokol kesehatan (prokes) bisa diabaikan begitu saja.
”Justru masyarakat harus tetap disiplin menerapkan prokes 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak” kata Mendagri seperti dikutif laman Kemendagri.id..
Hal tersebut dikatakan Mendagri pada Rapat Koordinasi Kesiapan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan Tahun 2021 di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Selasa (5/1/21).
“Kita jangan sampai kendor mengenai 3M ini dan kemudian bukan hanya memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan secara benar dan sering, tapi kerumunan, ini bisa menjadi super spreader, percuma kita melakukan tracing nggak ada gunanya kalau sudah kerumunannya,” tegasnya.
Senada dengan Mendagri, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan, masyarakat harus disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan memakai masker menjaga jarak dan tidak berkerumun.
“Narasi tentang vaksin ini jangan sampai nantinya membuat masyarakat menganggap setelah ada vaksin itu semuanya akan selesai, tidak, vaksin tidak akan seketika menghentikan Covid, vaksin tidak akan bisa membuat orang yang tidak divaksin itu juga luput dari Covid,” ujarnya.
Doni juga meminta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bekerja keras untuk menambah kapasitas ruang isolasi rumah sakit dengan didukung oleh pemerintah pusat. Pemda juga diminta untuk mendirikan posko mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat kelurahan.
Penulis : Ismail/Redaksi