PRESMEDIA.ID, Lingga – Pemerintah Kabupaten Lingga memperoleh penghargaan sebagai kabupaten dengan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2021 terbaik se-Kepri.
Penghargaan tersebut disampaikan oleh Gubernur Kepulauan Riau, pada Rapat Koordinasi DAK Fisik dan Dana Desa yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (8/2/2022).
Bupati Lingga, Muhammad Nizar, sangat mengapresiasi atas pemberitaan penghargaan tersebut. Menurutnya keberhasilan itu tidak terlepas dari keterlibatan semua pihak.
Ia berharap prestasi tersebut bisa menjadi semangat agar seluruh para ASN bisa bekerja cepat dan responsif dengan memperhatikan aspek akuntabilitas dan transparansi. Sehingga, penggunaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Terima kasih kepada jajaran perangkat daerah, stakeholder terkait atas dukungan bekerja melayani masyarakat. Hasil ini, bukti perjuangan dan kerjasama kita semua, tetap kompak, pertahankan dan tingkatkan,” kata Nizar.
Selain itu, Nizar juga meminta kedepan prestasi tersebut tidak hanya pada penyaluran DAK Fisik saja, namun juga Kabupaten Lingga mampu pada penyaluran Dana Desa terbaik di Kepulauan Riau.
“Tahun lalu, kita ada beberapa kendala dengan pelaporan dana desa. Tapi itu harus dievaluasi dan melakukan perbaikan,” papar dia.
Sementara itu, Plt Kabid Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lingga, Riva, memaparkan realisasi penyaluran DAK tahun 2021 sebesar Rp 94,41 miliar dari total anggaran Rp 96,73 miliar. Dengan demikian, hingga per 31 Desember 2021 bisa direalisasikan sebesar 97,60 persen.
Kabupaten Lingga di peringkat pertama, menyusul Kabupaten Karimun dengan realisasi 93,24 persen dan Kabupaten Natuna dengan realisasi 91,57 persen,” katanya.
Menurutnya, raihan penghargaan ini merupakan yang ketiga kalinya diperoleh Pemkab Lingga. Ia mengutarakan, keberhasilan tersebut merupakan kerjasama yang baik, terutama dengan dinas-dinas yang menerima dana DAK fisik serta Inspektorat yang berperan dalam pelaksanaan review Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) kegiatan DAK ini. Sementara BPKAD sebagai leading sektor, menentukan pencairan, penyaluran dan sebagainya.
“Kami berterimakasih, sebab ini bukan BPKAD semata, namun ada kerjasama antara OPD-OPD penerima DAK, dan Inspektorat, sebelum masuk ke BPKAD,” jelas dia.
Penulis : Aulia
Editor : Redaksi