Massa Diizinkan Masuk, DPRD Kepri Janji Penuhi Semua Tuntutan

Ratusan BEM Mahasiswa Tanjungpinang, Bintan dan Batam kembali turun ke Jalan melakukan Aksi Demo, menuntut Kepekaan Pemerintah terhadap Aspirasi Masyarakat yang Hingga saat ini menurut mereka belum di Dengar DPR dan Pemerintah.(Presmed)
Ratusan BEM Mahasiswa Tanjungpinang, Bintan dan Batam kembali turun ke Jalan melakukan Aksi Demo, menuntut Kepekaan Pemerintah terhadap Aspirasi Masyarakat yang Hingga saat ini menurut mereka belum di Dengar DPR dan Pemerintah.(Presmed)

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Sempat marah karena dihadang aparat Kepolisian, Ratusan aksi mahasiswa di Gedung DPRD Kepri akhirnya diizinkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya, massa yang jumlahnya seribuan orang itu pun masuk dan melakukan orasi dengan damai, di Gwdung DPRD Kepri, Selasa (1/9/2019).

Ketua sementara DPRD Kepri, Lis Darmansyah saat berdialog dengan mahasiswa menyatakan, menyetujui tuntutan para mahasiwa. Menurutnya, permintaan mahasiswa sebagai kaum intelek merupakan pernyataan keresahan masyarakat di tanah air. Maka, sebagai wakil rakyat akan memfasilitasi hal-hal yang memang benar.

“Yang benar maka akan tetap menjadi benar,” tegasnya di hadapan mahasiswa.

Oleh karena itu, lanjut Lis, DPRD Kepri akan memfasilitasi tuntutan yang diberikan oleh mahasiwa. “Apa yang menjadi tuntutan kami mengerti. Kami tidak hanya menyatakan pernyataan terbuka. Tapi juga pernyataan tertulis,” sebutnya.

Sebelumnya, para mahasiswa tergabung dalam berbagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah kampus di Tanjungpinang dan Bintan kembali menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Kepri.

Adapun tuntutan yang diharapkan mahasiswa, yakni, mengutuk pelemahan KPK oleh DPR dan Pemerintah, pembatalan terhadap RUU-KUHP, Pertanahan, KPK, Minerba, Pemasyarakatan, Ketenagakerjaan yang dinilai kontroversial dan tidak memihak masyarakat.

Kemudian, menuntut Pemerintah mengevaluasi pimpinan KPK terpilih, meminta pemerintah menerbitkan Perpu pembatalan pengesahan RUU KPK. Lalu, mengutuk keras tindakan represif oknum Polri terhadap massa aksi yang meminta Kapolri mengambil sikap terhadap persoalan itu.

“Lalu, meminta DPRD Kepri membuat pernyataan terbuka terhadap semua tuntutan-tuntutan kami,”ujar mahasiswa dalam orasinya. (Presmed5).