Mendagri Minta Daerah Libatkan BUMD Stabilkan Harga Pangan Cegah Inflasi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah) saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (28/10/2024). (Foto: ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah) saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (28/10/2024). (Foto: ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)

PRESMEDIA.ID, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah aktif melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menjaga stabilitas harga pangan demi mencegah inflasi.

Dengan adanya BUMD yang berfokus pada sektor pangan, diharapkan fluktuasi harga dapat dikendalikan dan potensi gejolak ekonomi serta inflasi dapat teratasi.

Tito mengatakan, peran BUMD melalui perusahaan Food Station di Jakarta yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan jelas berperan dalam menstabilkan harga di Jakarta.

Dengan contoh ini, Toto berharap, setiap provinsi, kabupaten, dan kota sebaiknya memiliki BUMD pangan yang ikut menjaga stabilitas harga dan mengurangi dampak fluktuasi harga pangan di wilayahnya.

Selain itu, Tito juga mendorong dukungan dari Kantor Staf Presiden (KSP) untuk memperkuat fungsi Perum Bulog sebagai stabilisator harga, baik saat terjadi kelangkaan maupun surplus produksi pangan.

“Dengan peran Bulog yang lebih kuat, pengelolaan situasi kekurangan atau surplus pangan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif,” tambahnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024, inflasi nasional tercatat berada di angka 1,84 persen. Namun, Tito mengingatkan pemerintah daerah agar tidak berpuas diri, karena masih terdapat beberapa wilayah dengan inflasi yang cukup tinggi.

Di antaranya adalah Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua Barat. Tingkat inflasi tinggi juga terlihat di beberapa kota seperti Kotamobagu, Ternate, Denpasar, Batam, dan Ambon.

Di sisi lain, inflasi terendah tercatat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Papua, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Riau. Pemerintah daerah di wilayah-wilayah ini diimbau untuk terus memantau dan mengendalikan inflasi agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.

Penulis: Presmedia
Editor : Redaksi