PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Sekretaris Jenderal Mendagri Suhajar Diantoro menghimbau pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota merealisasikan percepatan belanja APBD secara tepat dan penggunaanya terorganisir hingga akhir tahun.
Karena menurut Suhajar, Uang APBD itu milik negara yang tentunya kalau dipergunakan secara baik dapat menggerakkan ekonomi masyarakat, Infrastruktur akan terbangun dan kesejahteraan masyarakat dapat sedikit teratasi.
“Jadi, ibarat halnya menggunakan uang negara untuk masyarakat kembali,” kata Suhajar dalam amanahnya saat menutup Rapat koordinasi percepatan realisasi belanja APBD TA 2022 yang diikuti seluruh kepala daerah dan Sekretaris daerah secara virtual dari Jakarta, Senin (20/06/2022).
APBD lanjutnya, menjadi salah satu penggerak ekonomi terhadap suatu wilayah dan terbangunnya infrastruktur daerah serta terwujudnya perkembangan kesejahteraan masyarakat jika dipergunakan secara benar dan tepat.
Atas arahan itu, pemerintah Provinsi Kepri menyatakan siap mendukung program percepatan realisasi belanja APBD tahun 2022 sebagaimana yang diarahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam negeri pada Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD tahun 2022 itu.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara mengatakan, Pemerintah Provinsi Kepri, pastinya mendukung arahan Sekjen Suhajar terkait percepatan belanja APBD tahun 2022 dengan perbelanjaan yang benar dan tepat, karena sebelum dilakukannya rakor percepatan ini Pemprov Kepri juga telah melaksanakannya secara sistematis,” ujarnya usai mengikuti Rakor bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual dari Ruang Rapat Sekda Prov Kantor Gubernur, Lt.3, Dompak, Tanjungpinang.
Tingginya realisasinya belanjaan APBD Kepri lanjut Adi, membuat saat ini Provinsi Kepri menduduki peringkat ke-4 dari seluruh Indonesia berdasarkan akumulasi data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sampai 18 Juni 2022.
Dengan capaian itu kata Adi, tidak terlepas dari peran dan kinerja pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang baik dan terorganisir dalam realisasi pelaksanaan anggaran.
“Akan tetapi jangan karena semua ini membuat kita lengah dan menurunkan intensitas kinerja. Maka saya himbau, agar kita tidak puas dulu dan masih tetap melakukan pemantauan secara intensif, masif, terorganisir terhadap perbelanjaan APBD,” ujar Sekda Adi.
Untuk mengikuti arahan Sekretaris Jenderal Suhajar Diantoro tentang penggunaan APBD secara tepat dan benar, Sekda Adi juga menghimbau, agar perbelanjaan yang dilakukan oleh seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, memprioritaskan menggunakan produk lokal dan memastikan upah pegawai provinsi PTT dan THL terbayarkan hingga roda Ekonomi masyarakat terus berjalan dan berkembang.
“Saya juga menghimbau pada seluruh jajaran OPD, agar memprioritaskan penggunaan APBD menggunakan produk lokal dan juga pastikan staf pegawai PTT dan THL di OPD masing-masing mendapatkan upahnya. Karena melalui penerapan ini, menjadi salah satu indikator penggunaan APBD secara tepat dan mampu menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat,” pungkas Sekda.
Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi