Mendagri Soroti Index Gini Ratio dan Tingginya Pengangguran Terbuka Kepri

Deputi I (Pengelolaan Batas Wilayah Negara) Plh Sekretaris BNPP Robert Simbolon (Foto: Presmedia.id)
Deputi I (Pengelolaan Batas Wilayah Negara) Plh Sekretaris BNPP Robert Simbolon (Foto: Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Menteri dalam Negeri yang diwakili Deputi I (Pengelolaan Batas Wilayah Negara) Plh Sekretaris BNPP Robert Simbolon dan Menteri PPN/Kepala Bappenas diwakili Staf Ahli Bidang Infrastruktur Bappenas, Leonardo Teguh Sambodo, menyoroti tingginya indeks gini ratio dan pengangguran terbuka di Provinsi Kepri.

Adapun index gini ratio provinsi Kepri, berada di angka 0,34 persen dan angka pengangguran terbuka Kepri mencapai 6,8 persen.

Gini ratio sendiri adalah alat pengukur ketidakmerataan income pendapatan dan terjadinya ketimpangan (Disparitas) pendapatan penduduk dalam suatu daerah. Jika nilai indeks gini ratio mendekati angka 1 maka tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar atau mendekati ketimpangan sempurna.
Dua indikator ini kata Deputi I (Pengelolaan Batas Wilayah Negara) Plh Sekretaris BNPP Robert Simbolon menjadi catatan Mendagri terhadap pemerintah provinsi Kepri.

Sementara terhadap capaian pembangunan lainya, seperti Pertumbuhan ekonomi, Penanganan Inflasi serta IPK dan program lainya, Mendagri mengatakan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berupaya melakukan sinkronisasi dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan sasaran prioritas nasional terutama terkait dengan 6 indikator sasaran makro ekonomi

Dengan tema RKP tahun 2025 “Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang telah diterjemahkan lebih lanjut oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ke dalam RKPD 2025 dengan tema “Optimalisasi potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dalam akselerasi peningkatan ekonomi rakyat” Mendagri sangat mengapresiasi.

Demikian juga dengan kesepakatan atas target yang ditentukan oleh pemerintah pusat terkait enam sasaran makro ekonomi yang telah dicapai dalam forum Rakor bapelitbang tahun 2024.

“Kerangka substansi yang telah sinkroni ini agar tetap konsisten hingga penetapan RKP 2025 di bulan Juli nanti sesuai dengan harapan kita bersama,” kata Robert Simbolon.

Sementara itu Menteri PPN/Kepala Bappenas diwakili Staf Ahli Bidang Infrastruktur Bappenas, Leonardo Teguh Sambodo, juga mengajak seluruh stakeholder di Provinsi Kepri, untuk menguatkan langkah bersama guna mempercepat pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau sehingga bisa lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan.

“Dengan kolaborasi antara Kementerian PPN dengan pemerintah Provinsi Kepri telah disiapkan satu peta Jalan transformasi ekonomi Kepulauan Riau untuk mendukung peningkatan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan berbasis potensi dan keunggulan setiap kabupaten kota baik yang berbasis ekonomi biru, budaya, maupun posisi strategis di jalur perdagangan dunia” ujarnya.
Sorotan Mendagri Akan Menjadi Perhatian Kepri

Ditempat yang sama, Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad mengatakan, terkait capaian makro Provinsi Kepri terhadap dua indikator yang menjadi catatan Mendagri, akan menjadi perhatian penting pemerintah provinsi Kepri.

Terhadap gini ratio provinsi Kepri yang mencapai angka 0,34 persen, Maka saya berharap agar dalam pembahasan tematik Musrenbang provinsi Kepri nanti, lebih banyak program-program yang diarahkan kepada usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat, Sehingga, tingkat disparitas pendapatan antar masyarakat secara cluster bisa dapat kita kurangi kesenjangannya,” kata Gubernur Ansar.

Sementara mengenai 6,8 persen angka pengangguran terbuka di Provinsi Kepri, Ansar menyebut, hal itu disebabkan bertanya terpaan pandemi Covid-19 yang dihadapi pemerintah dan pengusaha di Kepri.

Hal ini katanya, diperparah dengan tidak adanya kepastian investasi dan fluktuasi ekonomi global, yang mengakibatkan industri-industri di Kepri terpaksa merumahkan para pekerjanya.

“Akibat kondisi ini, angka pengangguran kita pada 2021 itu, pernah tembus ke angka di atas 10 persen atau tertinggi kedua setelah Bali. Namun demikian, pemerintah terus melakukan usaha recovery dan Alhamdulillah, dari waktu ke waktu penurunan angka pengangguran ini terus kita lakukan bahkan, hampir setiap tahun tren pengangguran di Kepri ini terus menurun,” ujarnya.

Dan terhadap hal ini, Ansar juga mengatakan, akan menjadi perhatian pemerintah dalam membuka peluang investasi untuk menampung dan mempekerjakan pemuda dan masyarakat provinsi Kepri.

Penulis: Presmedia
Editor  : Redaksi