PRESMEDIA.ID– Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menunjuk tiga Pejabat Eselon II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penjabat (Pj) Bupati di tiga daerah berbeda. Penunjukan ini bertujuan memperkuat integritas dan penerapan nilai-nilai antikorupsi di tingkat daerah.
Ke tiga pejabat yang ditunjuk dan dilantik sebagai Pj Bupati itu adalah, Herda Helmi Jaya, yang sebelumnya menjabat Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK. Herda Helmi Jaya ditunjuk sebagai Pj Bupati Kudus.
Pelantikan dilaksanakan oleh Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, di Gedung Gradika Bhakti Praja, Semarang. Herda sebelumnya, juga pernah menjabat sebagai Pj Bupati Nagekeo, NTT, dari 5 November 2024 hingga 10 Januari 2025.
Selanjutnya adalah Yonathan Demme Tangdilintin pejabat Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK. Yonathan ditunjuk dan dilantik sebagai Pj Bupati Mimika oleh Penjabat Gubernur Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, di Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire.
Pelantikan ini juga dihadiri Dewan Pengawas KPK, Benny Mamoto, dan Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H.Harefa.
Selanjutnya adalah Kepala Biro Keuangan KPK Isnaini dilantik sebagai Pj Bupati Bangka oleh Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Sugito, di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Pangkal Pinang. Isnaini menggantikan M.Haris yang sebelumnya telah menjabat sebagai Pj.Bupati Bangka selama 16 bulan.
Dewan Pengawas KPK, Benny Mamoto, menyatakan harapan agar Pj Bupati mampu mengimplementasikan semangat antikorupsi di berbagai sektor, termasuk pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga keagamaan.
“Saya yakin, meskipun masa jabatan mereka terbatas, akan ada perubahan signifikan jika semangat ini diterapkan secara optimal,” ujar Benny.
Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H. Harefa, menambahkan bahwa penjabat memiliki tanggung jawab utama untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati. “Kita harus fokus melayani masyarakat, bukan minta dilayani. Dukungan semua pihak sangat penting agar upaya pencegahan korupsi berjalan efektif,” jelas Cahya.
Penunjukan pejabat KPK sebagai Pj Bupati merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dalam pencegahan serta pemberantasan korupsi. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat:
Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi