Desentralisasi sebagai proses pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah telah menjadi tren global dalam beberapa dekade terakhir, termasuk di Indonesia.
Di kota Tanjungpinang, penerapan desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintah, mendorong partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan.
Sebagai kota dengan potensi pembangunan yang besar, Tanjungpinang memiliki modal utama berupa letak geografis strategis, kekayaan sumber daya alam, dan potensi wisata bahari.
Namun, penerapan desentralisasi di Tanjungpinang juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan finansial yang masih menjadi hambatan dalam mencapai manfaat desentralisasi secara optimal.
Tantangan Implementasi Desentralisasi Kesehatan di Tanjungpinang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) menjadi dasar hukum desentralisasi, yang mengatur pembagian wewenang pemerintahan pusat dan daerah, termasuk di sektor kesehatan.
Kebijakan desentralisasi kesehatan bertujuan memberikan otonomi lebih besar pada pemerintah daerah dalam pengelolaan layanan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan.
Namun, di Tanjungpinang, pelaksanaannya masih menemui kendala seperti, Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), Kekurangan tenaga medis, terutama di daerah terpencil, menjadi tantangan serius.
Banyak tenaga kesehatan yang enggan bekerja di daerah pelosok karena minimnya fasilitas dan insentif. Akibatnya, masyarakat sering harus menempuh jarak yang jauh untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
Infrastruktur dan Fasilitas Kesehatan yang Terbatas
Terbatasnya fasilitas kesehatan dan peralatan medis di pusat layanan kesehatan juga menjadi penyebab kualitas layanan menurun. Hal itu terlihat di wilayah terpencil, demikian juga dengan pembangunan sarana kesehatan yang memadai masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.
Tantangan Geografis Kepulauan
Kondisi geografis Tanjungpinang yang berupa kepulauan menyulitkan akses masyarakat terhadap pelayanan medis, khususnya saat musim hujan. Hal ini berdampak pada terbatasnya ketersediaan layanan darurat bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar.
Kurang Optimalnya Koordinasi Antar Lembaga
Koordinasi yang kurang optimal antara pemerintah pusat dan daerah, serta antarinstansi, turut menghambat efektivitas program kesehatan. Situasi ini berdampak pada keterlambatan pelaksanaan dan evaluasi program yang dibutuhkan masyarakat.
Solusi dan Upaya Optimalisasi Desentralisasi di Sektor Kesehatan
Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis, seperti, Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan, Pemerintah harus meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, serta menyediakan insentif bagi tenaga medis yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil.
Peningkatan Alokasi Anggaran Kesehatan
Alokasi anggaran sektor kesehatan juga perlu ditingkatkan secara bertahap, untuk memperbaiki sarana dan prasarana kesehatan, khususnya di wilayah terpencil.
Penguatan Sistem Rujukan Antar-Fasilitas Kesehatan
Sistem rujukan perlu diperkuat untuk memastikan setiap pasien mendapat pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan, serta memudahkan akses ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.
Partisipasi Masyarakat dalam Program Kesehatan
Masyarakat perlu dilibatkan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program kesehatan agar setiap kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal.
Peningkatan Kerjasama Pusat, Daerah, dan Swasta
Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta diperlukan untuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan yang lebih merata dan berkelanjutan.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta, Kota Tanjungpinang dapat memanfaatkan potensi desentralisasi secara maksimal, demi menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Desentralisasi kesehatan di Tanjungpinang mempunyai potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, memerlukan upaya yang lebih serius dari seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah daerah harus terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, masyarakat harus berpartisipasi lebih aktif, dan pemerintah pusat harus memberikan dukungan yang memadai.(**)
Penulis: Mohamad Aidil (Nim:2205010091)
Penulis Adalah mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Semester 5 Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
