PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Pedagang kaki lima Gurindam-12 Tepi Laut Tanjungpinang, menyatakan menolak direlokasi dan menuding Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pertanahan Kepri Abu Bakar, dalang pengusiran pedagang dari kawasan tersebut.
Hal ini dikatakan pedagang berkaitan dengan himbauan pindah yang dilakukan Satpol-PP provinsi Kepri, Polri dan TNI pada pedagang Rabu (25/10/2023) malam.
Ketua Forum Masyarakat Teluk Keriting, Trio mengatakan, pedagang disini akan tetap berjualan di kawasan Gurindam 12 tepi laut ini sampai ada aturan yang jelas untuk relokasi.
“Walaupun Satpol PP Kepri mengancam akan melakukan relokasi pada 30 Oktober 2023, pedagang akan tetap bertahan untuk berjualan disana,” kata Trio Kamis (26/10/2023) .
Sebenarnya lanjut Trio, Pedagang sebagai masyarakat patuh terhadap aturan hukum, dan atas hal itu, Pedagang meminta dinas PUPR Kepri, untuk menunjukkan aturan yang jelas mengenai yang dilanggar pedagang jika berjualan di kawasan itu.
“Kami taat aturan, oleh karena itu, jelaskan dulu sama kami aturan apa yang kami langgar,” ujarnya.
Para pedagang kata Trio, hanya meminta bukti janji dari pemerintah terhadap masyarakat teluk keriting akan membangun Pasar Rakyat, TPA, Masjid Terapung serta tambatan perahu nelayan termasuk UMKM yang sampai saat ini tidak satupun yang terealisasi.
Selain itu, pedagang di kawasan Gurindam ini juga menyebut, jika berdasarkan gambar yang disampaikan PUPR ke pedagang mengenai relokasi dan kawasan yang akan dibangun. Warga menyebut satu gambar pun tidak ada yang terbukti dilakukan pembangunan.
Pedagang juga menyayangkan sikap PUPR Kepri yang membuat masyarakat was-was serta khawatir terhadap pelaksanaan relokasi menjelang dilaksanakan Pemilu.
“Hal ini sepertinya diciptakan untuk menimbulkan permasalahan, kami kalau tak diganggu juga tidak akan ribut dan untuk apa kami teriak-teriak seperti ini,” sebutnya.
Trio juga menyebut dalang untuk merelokasi pedagang di kawasan Tepi laut itu adalah ulah Kadis PUPR dan Pertanahan Provinsi Kepri Abu Bakar yang merasa kawasan tersebut merupakan tanah miliknya.
Namun dia lupa, bahwa tanah yang ditimbun disini adalah tanah masyarakat Teluk Keriting. Janjinya ke warga diabaikan dan malah warga yang diusir, dimana perikemanusiaan si Abu Bakar itu. Padahal Abu Bakar notabenenya anak teluk keriting juga tinggal disini,” tambahnya.
Trio meminta, permasalahan ini bisa diselesaikan dengan syarat, Kadis PUPR dan Pertanahan Provinsi Kepri turun dan menjumpai puluhan pedagang yang akan direlokasi.
“Saya bilang tiga kali bisa selesai dengan catatan si Abu Bakar kemari, kami sudah surati secara resmi tapi sampai saat ini tidak pernah mau jumpa kami, bahkan kami ke kantornya dia berangkat, apa ini Abu Bakar, takut jumpai kami,”pungkasnya.
Terkait dengan pernyataan pedagang ini, Kepala dinas PUPR dan Pertanahan Provinsi Kepri Abu Bakar, belum memberi tanggapan. Upaya konfirmasi media ini, ke handphone Abu Bakar juga tidak ada tanggapan.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang, Hasan, mengatakan bahwa Gurindam 12 itu merupakan aset Pemerintah Kepri.
Dan karena semakin banyak yang berjualan tidak pada tempatnya, sehingga dilakukan penertiban. Selain itu kawasan tepi laut saat ini, juga masih dalam proses pengerjaan perencanaan pembangunan.
“Pemerintah kota akan mengakomodir pedagang pindah dan pada 2024 Pemko Tanjungpinang akan membangun semen beton di kawasan tanah merah Gurindam 12 kota Tanjungpinang itu.
Selain itu, Hasan juga menyebut, dari data dan informasi yang diperoleh, terdapat beberapa orang yang memiliki lokasi tempat dikawasan itu lebih dari satu.
“Sebagian yang berdagang itu juga bukan UMKM. Tapi ada orang kaya yang memiliki mobil CRV dan innova, jadi masyarakat UMKM mana yang harus kita bantu,” sebutnya.
Penulis: Roland
Editor : Redaktur