PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Pemerintah akan melakukan penajaman kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2023, baik dari segi tematik, lokus prioritas, efektivitas program, hingga dana DAK tersebut benar-benar efektif dalam pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Pagu Indikatif yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Kamis (14/04/2022).
“Pada tahun yang akan datang, kita akan memulai mempertajam Dana Alokasi Khusus, agar benar-benar efektif untuk membantu pembangunan di daerah. Dana Alokasi Khusus sebenarnya bertujuan untuk mempertautkan, menyinkronkan, program-program nasional dan daerah yang bertemu di anggaran APBN dan anggaran daerah,†ujar Suharso sebagaimaaan dikutip dari situs Setkab.go.id Sabtu(16/4/2022).
Di dalam Ratas lanjut Suharso, juga dibahas mengenai jalan daerah yang lebih dari 40 persen dalam kondisi rusak. Padahal jalan provinsi/kabupaten/kota tersebut mencakup 90 persen dari seluruh jaringan jalan di tanah air.
“Tadi Bapak Presiden menyampaikan, semestinya pemerintah di kabupaten/kota dan juga provinsi itu memiliki dana yang cukup untuk diarahkan pada jalan di daerah sebelum APBN membantu,†ungkapnya.
Suharso menambahkan, ke depan pemerintah akan mengupayakan untuk menyusun payung hukum yang akan mengatur penanganan jalan daerah tersebut.
“Akan diupayakan ke depan, mungkin dalam bentuk Inpres (Instruksi presiden) untuk jalan provinsi dan inpres jalan kabupaten/kota yang diprioritaskan buat jalan-jalan produktif, yang menghubungkan konektivitas antara daerah-daerah produksi dan daerah-daerah konsumennya,†ujarnya.
Belanja Tidak Langsung pada Program Dikurangi
Selain penajaman DAK, Presiden Jokowi juga menginstruksikan penajaman kualitas belanja kementerian/lembaga pada non-operasional dari dana DAK.
Suharso menyampaikan, belanja non-operasional khususnya belanja yang tidak langsung pada program harus dikurangi.
Menteri Keuangan kata Suharso, menyampaikan Rp 977 Triliun dan sekitar Rp 620 Triliun-an adalah untuk belanja non-ops dan di belanja non-ops ini yang kualitas belanjanya yang harus ditingkatkan. Sedangkan Belanja-belanja yang tidak langsung pada program untuk akan dikurangi.
Pada RKP tahun 2023, lanjut Suharso, Pemerintah juga memberikan perhatian pada upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penanggulangan pengangguran, peningkatan decent job, hingga pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi.
“RKP ini diarahkan dalam rangka untuk mempersiapkan Indonesia sebagai negara yang juga concern terhadap perubahan iklim, utamanya respons itu dalam bentuk pembangunan rendah karbon dan transisi energi,†tandasnya.
Penulis : Presmedia
Editor : Redaksi