PRESMEDIA.ID – Kabar baik bagi lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan merekrut 4.500 guru baru untuk mengisi formasi pengajar di Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, khususnya daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan akses pendidikan berkualitas dan pemerataan tenaga pendidik di seluruh nusantara.
Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTK-PG), Nunuk Suryani, menyampaikan bahwa sebanyak 1.515 guru akan diangkat sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) dan bertugas penuh waktu di Sekolah Rakyat, termasuk tinggal di asrama bersama siswa.
“Lokasi-lokasi Sekolah Rakyat ini umumnya kekurangan guru, jadi tidak mungkin dilakukan redistribusi dari sekolah lain,” jelas Nunuk dalam Dialog Media GTK-PG pada Rabu (4/6/2025).
Karena itu, pemerintah akan menyiapkan hingga 4.500 kandidat guru dari lulusan PPG yang masih fresh graduate. Para kandidat akan melalui proses seleksi ketat yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai penyelenggara utama program Sekolah Rakyat.
Dalam seleksi, akan dipertimbangkan kualifikasi, kepemilikan sertifikasi pendidik, karakter dan integritas pribadi serta kesiapan tinggal di lingkungan asrama (boarding school).
“Karena siswa tinggal di asrama, guru juga diharapkan bersedia tinggal bersama untuk mendampingi mereka,” tambah Nunuk.
Penempatan Kepala Sekolah dari ASN Berpengalaman
Selain guru, Kemendikdasmen juga menyiapkan formasi kepala sekolah untuk setiap lokasi Sekolah Rakyat. Berbeda dari guru, kepala sekolah akan diambil dari ASN yang sudah berpengalaman dan telah lolos seleksi internal Ditjen GTK.
“Nama-nama calon kepala sekolah sudah kami usulkan ke Kemendikbud,” ujarnya.
Program rekrutmen ini merupakan bagian dari kolaborasi lintas kementerian, yakni Kemendikdasmen, Kemensos, dan Kementerian PAN-RB, dalam menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Sekolah Rakyat.
“Kemenpan-RB akan menetapkan formasi ASN sesuai usulan dari Kemensos. Kami menyiapkan guru dan kepala sekolahnya,” kata Nunuk.
Atasi Kekurangan Guru di Indonesia
Nunuk juga menegaskan, bahwa redistribusi guru bukan solusi jangka panjang atas kekurangan guru secara nasional. Sebaliknya, diperlukan pendekatan rekrutmen yang berbasis kebutuhan lokal dan keberlanjutan karier guru.
“Jika terus dilakukan redistribusi, maka justru memperburuk kondisi kekurangan guru di wilayah asal,” tegasnya.
Sekolah Rakyat: Wujud Nyata Pemerataan Pendidikan di Wilayah 3T
Dengan pendekatan selektif dan partisipatif, pemerintah menargetkan agar Sekolah Rakyat menjadi model pendidikan berkualitas di wilayah 3T, serta menjangkau anak-anak Indonesia yang membutuhkan perhatian khusus.
Penulis: Presmedia
Editor : Redaksi
