Pemerintah Pusat dan Prov.Kepri Gelontorkan Rp30 M Tahun ini Untuk Pengembangan Pulau Penyengat

Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat melakukan sosialisasi Pengembangan Pulau Penyengat yang akan dimulai tahun ini dengan alokasi anggaran Rp30 Miliar
Gubernur Ansar saat meninjau kawasan dan melakukan sosialisasi proyek revitalisasi Pembangunan Pulau Penyengat. dengan alokasi anggaran awal Rp30 Miliar dari Pusat dan pemerintah Provinsi Kepri (Foto : Humas Pemprov Kepri).

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Pemerintah pusat dan Pemerintah provinsi mengalokasikan Rp 30 Miliar anggaran untuk menata kawasan Pulau Penyengat sebagai Pulau Destinasi Warisan Budaya di Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.

Total anggaran tersebut, terdiri dari bantuan pemerintah pusat melalui BPPW Kepri senilai Rp10 miliar untuk penanganan wilayah kumuh dan Rp5 miliar dari APBD Kepri untuk revitalisasi Masjid Sultan Penyengat, serta bantuan dari Islamic Development Bank senilai Rp15 miliar.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengungkapkan secara keseluruhan penataan dan pembangunan kawasan bersejarah Pulau Penyengat membutuhkan anggaran sebesar Rp 130 miliar. Namun, pada tahun ini baru bisa dialokasikan sekitar sepertiga dari total anggaran yang dibutuhkan.

“Kebersamaan ini akan terus dijalin karena ini adalah kegiatan berkelanjutan. Dengan dukungan penuh Walikota Tanjungpinang dan seluruh warga Pulau Penyengat, saya yakin tujuan kita bersama akan tercapai. Jika progres yang dilaksanakan baik, kiranya ke depan kita akan mudah mendapat suntikan-suntikan dana lagi untuk terus mengembangkan Pulau Heritage ini,” ungkapnya di Pulau Penyengat, Kamis (20/2/2022).

Ia mengatakan, Revitalisasi Pulau Penyengat, merupakan salah satu program prioritas dirinya selama menjabat sebagai Gubernur. Dimana salah satu tujuannya adalah mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu serta mewujudkan Kota Tanjungpinang sebagai ibukota Provinsi Kepri.

Selain itu, Ansar juga memaparkan progres revitalisasi Masjid Sultan Penyengat saat ini, masih dalam tahap koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Batusangkar. Hal itu dibutuhkan karena Masjid Sultan merupakan situs bersejarah.

“Karena Masjid Sultan merupakan cagar budaya, oleh karena itu kita tidak bisa sembarangan memudarnya, perlu koordinasi dengan pihak berwenang. Namun kita sudah melakukan identifikasi dan menemukan 80 titik yang memerlukan perbaikan-perbaikan utama,” kata Gubernur Ansar

Gubernur Ansar juga berharap pengembangan kawasan Pulau Penyengat dapat dijadikan sarana penambahan lapangan pekerjaan. Sehingga program ini juga dapat berpartisipasi dalam program pemulihan ekonomi.

“Ini dapat juga dijadikan momen untuk membangkitkan SDM Pulau Penyengat,” harap Gubernur.

Sementara itu, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kepri, Albert Reinaldo, menyampaikan pada Februari 2022 mendatang pihaknya akan memulai pekerjaan peningkatan kapasitas Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di Pulau Penyengat.

Dengan begitu, fasilitas penyediaan air tersebut dapat disambungkan ke rumah warga yang merupakan bagian dari peningkatan kawasan kumuh. SWRO merupakan menggunakan membran Reverse Osmosis (RO) untuk memisahkan kandungan garam yang terkandung untuk didapatkan air tawar.

“Akan dilakukan peningkatan kapasitas SWRO sebesar 2,5 liter per detik sehingga menjadi 5 Liter per detik dari sebelumnya 2,5 liter per detik. Sedangkan untuk penyambungan ke rumah warga akan ditambah sebanyak sekitar 600 rumah setelah sebelumnya telah tersambung ke 107 rumah di tahun lalu” kata Albert.

Mengenai peningkatan kawasan kumuh, menurut Albert, Kepri mendapat keistimewaan dengan menjadi salah satu dari enam provinsi di Indonesia yang mendapat kepercayaan untuk menata kawasan kumuh dari pemerintah pusat.

“Ini berkat dorongan dan kerja keras Gubernur Kepri dan Walikota Tanjungpinang. Untuk itu kita patut bersyukur Kepri dapat terpilih dalam enam provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia” ungkapnya.

Terakhir, Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma menghimbau warga penyengat untuk mendaftar dalam sambungan air SWRO, meskipun sudah memiliki sumber air sendiri. Karena kedepan tidak ada susulan penyambungan baru.

“Karena dari rencana penyambungan sebanyak 600 rumah, berdasarkan survei baru ada sebanyak 320 rumah yang bersedia melakukan sambungan. Untuk itu karena disini juga hadir forum RT RW, saya minta bantuan untuk menghimbau warganya agar ikut mendaftar” himbau Rahma.

Untuk informasi biaya yang harus dikeluarkan oleh warga penyengat untuk air siap minum hasil olahan SWRO adalah sebesar lima belas ribu rupiah per meter kubik dan biaya beban setiap bulan tujuh ribu rupiah.

Penulis : Ismail
Editor : Redaksi