PRERSMEDIA.ID– Pemerintah Indonesia berencana mengalokasikan anggaran Rp200 miliar per sekolah untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di seluruh Indonesia pada tahun 2026.
Total dana yang diusulkan mencapai Rp20 triliun untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Deputi Bidang Koordinasi Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Addul Haris, menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di daerah.
“Menko PM selalu menegaskan agar seluruh program prioritas Presiden berjalan cepat dan tepat, termasuk program Sekolah Rakyat, makan bergizi gratis, dan koperasi Merah Putih,” ujar Addul usai membuka Rapat Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, Jumat (31/10/2025).
Addul menyampaikan apresiasi kepada Rektor UMRAH, yang telah memfasilitasi kegiatan tersebut.
Ia menambahkan, Presiden sangat antusias terhadap realisasi pembangunan Sekolah Rakyat, yang jumlahnya terus meningkat dari target awal 50 sekolah menjadi 165 sekolah di tahun 2025.
“Artinya, capaian ini sudah melampaui target. Namun memang dalam pelaksanaannya masih ada tantangan,” jelasnya.
Salah satu tantangan yang dihadapi adalah jumlah siswa yang menurun dari target 100 siswa per sekolah, karena beberapa siswa perlu beradaptasi dengan lingkungan belajar baru.
“Kami meminta pihak sekolah agar berupaya memenuhi kembali jumlah siswa hingga 100 orang,” tambahnya.
Addul juga menyoroti tantangan di lapangan, di mana dalam satu kelas terdapat siswa dengan tingkatan berbeda (kelas 1, 2, dan 3).
Karena itu, para guru diharapkan memiliki kemampuan mengajar dan manajerial yang baik untuk menangani kondisi tersebut.
Ia menegaskan, Kemenko PM mendorong perguruan tinggi, seperti UMRAH, untuk berperan aktif melalui program pengabdian masyarakat, baik oleh dosen maupun mahasiswa, dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Kontribusi dari perguruan tinggi akan sangat membantu dalam memperkuat kualitas penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” ucapnya.
Dari sisi pendanaan, Addul menegaskan Presiden sangat serius dalam mengembangkan program ini. Pada tahun 2026, pemerintah berencana membangun kembali 100 Sekolah Rakyat baru, dengan anggaran Rp200 miliar per sekolah.
“Hampir Rp20 triliun disiapkan. Ini merupakan langkah strategis Presiden untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan,” tegasnya.
Sementara itu, Rektor UMRAH, Agung Dhamar Syakti, menyampaikan kebanggaannya karena UMRAH dipercaya menjadi tuan rumah rapat koordinasi tersebut.
“Ini sebuah kehormatan bagi UMRAH. Kami berharap Sekolah Rakyat bisa menjadi solusi nyata atas berbagai persoalan pendidikan, agar hak pendidikan bisa dirasakan seluruh warga negara, hingga jenjang perguruan tinggi,” ujarnya.
Penulis:Roland
Editor :Redaktur