PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepri membentuk Roadmap peta jalan Pengendalian Inflasi Provinsi Kepulauan Riau di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Selasa (23/01/2024).
Rapat koordinasi penanganan Inflasi tahun 2024 di Kepri ini, dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara serta diikuti seluruh OPD Pemprov Kepri, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Rini Hartati, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri Indra Soeparjanto, Kabag Ren Polresta Tanjungpinang AKBP Afdal serta Tim Perumusan Kekda Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepri Sudarta.
Sekda Kepri Adi Prihantara mengatakan, penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi sendiri dinilai penting sebagai pedoman pengendalian inflasi nasional dan daerah, serta sebagai dasar penyusunan program kerja TPIP secara periodik.
“Penyusunan peta jalan ini juga bertujuan untuk memastikan kesinambungan, sinkronisasi, dan ketepatan program kerja TPID dengan karakteristik daerah di samping mendorong daerah untuk membuat inovasi program,” katanya.
Sekda Adi juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja semua pihak sehingga Pemerintah Provinsi Kepri mampu mempertahankan tingkat inflasi sebagaimana yang ditetapkan di dalam target meskipun dalam kenyataannya sangat dinamis.
“Di Tahun 2023 pengendalian inflasi kita cukup baik. Inflasi tidak sepenuhnya dapat kita kendalikan karena ada beberapa faktor penyebab kenaikan maupun penurunan harga di seluruh pasar yang menjadi bagian dari survei,†ucapnya.
Dalam hal pengendalian inflasi Sekda Adi juga memberikan beberapa masukan dari OPD Kepri, seperti, Kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri untuk berkolaborasi dengan Kabupaten/Kota untuk menambah kapasitas komoditas pangan yang bisa diproduksi sendiri seperti cabe, kangkung dan bayam dan komoditas lainnya. Kemudian kepada Dinas Kelautan dan Perikanan, untuk produksi perikanan baik tangkap dan budidaya terus diupayakan untuk menjaga supply dan demand di tengah masyarakat.
Selanjutnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar terus memantau kondisi harga dan bekerjasama dengan para distributor besar guna menjaga kestabilan harga bahan pokok di pasar. Dan juga kepada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memulai memiliki gagasan dalam pembuatan aplikasi pendukung sebagai suatu data center yang menyediakan berbagai informasi terkait pengendalian inflasi baik berupa data pertanian, data hasil laut , data komoditas serta data lainnya yang bisa digunakan untuk dasar pengambilan keputusan.
“Jadi mohon kerjasama semuanya, tadi yang sudah kami tunjuk, agar benar-benar memberikan supporting di dalam penyusunan roadmap ini. Dan juga program-program yang prinsipnya menghasilkan bahan pangan dalam menjaga stabilitas harga dan inflasi dimasukan ke dalam roadmap,†jelasnya
Melalui rapat ini Sekda Adi mengungkapkan akan dilakukan evaluasi bersama pelaksanaan pengendalian inflasi daerah di Provinsi Keluarga tahun 2023 yang nantinya sebagai dasar untuk menyusun roadmap di dalam penanganan inflasi di tahun 2024.
Oleh karena itu dibutuhkan masukan dari semua stakeholder baik dari Bank Indonesia, Kejati Kepri, Polda Kepri, OPD serta stakeholder terkait agar perumusan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Provinsi Kepulauan Riau tepat sasaran.
“Kita akan membuat satu roadmap pengendalian inflasi di tahun 2024 dengan berkaca dari tahun sebelumnya. Apa saja kelemahan kita sehingga mudah-mudahan roadmap ini bisa segera diselesaikan dan pengendalian inflasi kita lebih baik di tahun 2024 ini,” pungkasnya.
Penulis: Presmedia
Editor : Redaksi