PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri Tahun 2021-2026, diharapkan akan lebih memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pengentasan kemiskinan, infrastruktur, konektivitas, ekonomi kerakyatan dan pengelolaan sumberdaya kemaritiman.
Hal itu dikatakan Gubernur Ansar Ahmad, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri Tahun 2021-2026 di Balairung Wan Seri Beni Dompak, Jumat (13/10/2023).
Musrenbang ini, merupakan bagian dari penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Kepri, yang dimulai dengan kick-off meeting pada Senin (22/05) yang lalu.
Gubernur Ansar mengatakan, perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, menjadi penting karena adanya perubahan struktur organisasi perangkat Daerah, kebijakan nasional yang berubah serta percepatan pencapaian pembangunan.
“Kita sudah memasuki tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Hingga saat ini, indikator makro Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren positif,” ujarnya.
Salah satu indikator makro yang positif itu dikatakan Ansar, adalah pertumbuhan ekonomi Kepri, yang sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar -3,80 persen. Namun, pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mencapai 3,43 persen, dan pada tahun 2022, mencapai 5,09 persen.
Hal ini sesuai dengan target RPJMD yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2022 sekitar 4,8-5,6 persen.
“Tren positif ini berlanjut hingga Triwulan II 2023 dengan pertumbuhan mencapai 5,04 persen,” sebutnya.
Selain itu, tingkat inflasi Kepri di 2022 berhasil ditekan sebesar 5,83 persen, menjadi yang terendah ketiga di Sumatera, dan pada Agustus 2023, inflasi di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 2,97 persen.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), juga mengalami penurunan signifikan, dari 10,34 persen pada tahun 2020 menjadi 9,91 persen pada tahun 2021 dan 8,23 persen pada tahun 2022. Penurunan TPT ini merupakan yang terbesar di Indonesia. pada bulan Februari 2023, TPT mencapai 7,61 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri 2022 menunjukkan tren positif dengan peringkat keempat nasional dan peringkat pertama di Sumatera, mencapai 76,46, naik 0,67 poin dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 75,79.
Sedangkan angka kemiskinan Provinsi Kepri, juga menurun mengalami penurunan dari 6,13 persen pada 2020 menjadi 6,03 persen pada tahun 2022.
“Persentase ini, mendekati target RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 yang diproyeksi sebesar 6,01 persen pada 2022 dan jauh lebih rendah dari tingkat nasional,” sebutnya.
Pada bulan Maret 2023, angka kemiskinan mencapai 5,69 persen.
Selain itu, Gini Ratio, yang mengukur ketimpangan pengeluaran penduduk, semakin membaik dengan nilai yang rendah. Indeks Gini menunjukkan ketimpangan yang rendah di Provinsi Kepulauan Riau, dengan nilai 0,325 pada tahun 2022 dan 0,339 pada tahun sebelumnya. Ini mengindikasikan rendahnya kesenjangan dalam masyarakat.
Gubernur berharap agar proses legislasi Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dapat selesai pada tahun 2023, sehingga dokumen ini dapat digunakan sebagai panduan dalam perencanaan dan penganggaran tahun 2024 hingga 2026.
“Semua ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau menuju makmur, berdaya saing, dan berbudaya sesuai dengan visi bersama,” pungkasnya.
Acara ini, juga dihadiri Mendagri RI yang diwakili direktur perencanaan, evaluasi, dan informasi pembangunan daerah Iwan Kurniawan secara virtual, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Forkopimda Kepri, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara, Kepala Barenlitbang Kepri Misni, Tim Percepatan Pembangunan, para Kepala OPD, Sekda Kabupaten/Kota se-Kepri, serta pimpinan organisasi vertikal, perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat. (Advetorial)
Penulis: Presmedia
Editor : Redaksi