PRESMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD 2024 kepada DPRD Provinsi Kepri.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kepri, Dewi Kumalasari, dan dihadiri oleh anggota dewan, Forkopimda, serta jajaran pejabat Pemprov Kepri di Balairung Raja Khalid Hitam, Dompak Senin (30/6/2025).
Realisasi Pendapatan APBD 2024 Rp3,95 Triliun, Belanja Rp4,07 Triliun
Dalam penyampaiannya, Gubernur Ansar menjelaskan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 mencapai Rp3,95 triliun, atau 92,59 persen dari target sebesar Rp4,27 triliun.
Di sisi belanja daerah, terealisasi sebesar Rp4,07 triliun atau 92,24 persen dari total pagu anggaran senilai Rp4,41 triliun.
Adapun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2024 tercatat sebesar Rp27,28 miliar.
Kepri Raih Opini WTP ke-15 dari BPK RI
Gubernur Ansar juga mengumumkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Tahun 2024.
Capaian ini lanjutnya, menjadi yang ke-15 kalinya secara berturut-turut sejak beberapa tahun terakhir.
“Alhamdulillah, ini merupakan buah dari kerja keras bersama seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat Kepri,” ujar Ansar.
Sementara posisi keuangan Daerah per 31 Desember 2024 dikatakan Ansar, total aset mencapai Rp7,10 triliun, total Kewajiban: Rp651,25 miliar dan Ekuitas Rp6,45 triliun.
Gubernur Ansar menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang sehat menjadi pondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kepulauan Riau.
Ia menegaskan, Pemprov Kepri akan terus meningkatkan kinerja anggaran demi kesejahteraan masyarakat.
“Melalui APBD ke depan, kita akan fokus pada pembangunan yang inklusif dan adaptif terhadap tantangan zaman. Masukan dari DPRD sangat kami harapkan untuk menyempurnakan LPJ ini,” tegas Ansar.
Gubernur juga menyatakan kesiapan Pemprov Kepri dalam menerima masukan, koreksi, dan evaluasi dari legislatif sebagai bahan perbaikan dan penyusunan kebijakan ke depan.
Penulis: Presmedia
Editor : Redaksi