PRESMEDIA.ID, Manggarai Barat NTT – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI), serta meminta agar kekerasan PMI di Myanmar dihentikan.
“Ke depan, perlindungan WNI akan terus kita tingkatkan dan perkuat,†ujar Presiden Jokowi, dalam pernyataan pers, di Hotel Meurah, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (08/05/2023) dikutip dari situs resmi sekretaris kabinet.
Sebelumnya, pemerintah telah berhasil mengevakuasi sebanyak 969 orang WNI dari Sudan yang tengah dilanda konflik bersenjata. Per hari ini, jumlah WNI yang telah dievakuasi sebanyak 969 orang, 936 sudah pulang dan 33 sudah berada di lokasi yang aman di luar Sudan.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi dalam keterangannya di Jakarta Jumat (05/05/2023) lalu, mengatakan, evakuasi WNI dari Sudan dirancang dengan sangat matang. Evakuasi tersebut dijalankan melalui sebuah operasi yang senyap tapi cepat.
Karena kata Retno, semua menyangkut masalah safety and security dari WNI yang akan kita evakuasi, karena situasi setempat selalu sangat dinamis, sangat cair, dan dapat mengancam keselamatan para WNI.
Presiden Jokowi Tegaskan Kekerasan PMI di Myanmar Harus Segera Dihentikan
Sementara itu, menyangkut Pekerja Migran Indonesia yang disekap dan disiksa di Myanmar, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga menegaskan, agar kekerasan tersebut segera dihentikan.
Menurutnya, situasi di Myanmar saat ini, tidak membuat pihak mana pun menang dan hanya membuat rakyat menjadi korban.
“Saya mengajak semua pihak, marilah kita duduk bersama, ciptakan ruang dialog untuk mencari solusi bersama,†kata Presiden Jokowi.
Presiden juga menekankan, keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun ini, akan terus mendorong implementasi lima poin kesepakatan atau Five-Point Consensus, yang salah satu poinnya adalah mengenai bantuan kemanusiaan.
Presiden menyampaikan berbagai upaya telah dilakukan dan melalui keketuaan di ASEAN Indonesia mampu memfasilitasi The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre). Setelah tertunda cukup lama karena masalah akses, Presiden mengatakan, joint needs assessment mampu diselesaikan.
“Ini masalahnya adalah di masalah akses. Kemarin, AHA Center didampingi tim monitoring ASEAN akan menyerahkan bantuan kemanusiaan. Tapi sangat disayangkan, di tengah perjalanan terjadi baku tembak,†ungkapnya.
Sebelumnya, dalam keterangan persnya di Jakarta pada Jumat (05/05/2023) lalu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi menjelaskan Pemerintah Indonesia juga terus berkontribusi dalam membantu kemanusiaan di Myanmar.
Hingga saat ini, bantuan yang disalurkan setelah dua tahap, untuk kemanusiaan Myanmar. Tahap pertama terkait dengan life saving, telah selesai dilakukan karena terkait dengan bantuan penanggulangan COVID-19, dan tahap kedua life sustaining.
“Tahap kedua ini sempat mengalami hambatan, karena kurangnya akses kepada AHA Centre untuk menjangkau penduduk yang memerlukan terutama di wilayah-wilayah yang di luar kontrol militer Myanmar,†ujar Retno.
Penulis: Presmedia
Editor : Redaksi