PRESMEDIA.ID – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memerintahkan jajaran Kabinet Merah Putih untuk menghapus seluruh Peraturan Teknis (Pertek) yang dikeluarkan oleh kementerian terkait, kecuali jika telah mendapatkan izin langsung dari Presiden.
Hal itu dikatakan Presiden saat menyoroti banyaknya Pertek yang justru menyulitkan pelaksanaan keputusan tingkat nasional pada sesi tanya jawab bersama para ekonom dan pengusaha di acara Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025) di Menara Mandiri, Jakarta.
“Saya minta para menteri jangan ragu-ragu. Sudah ada keputusan Presiden, jangan malah bikin aturan baru lagi. Pertek-pertek itu kadang lebih galak dari Keputusan Presiden,” tegas Presiden Prabowo.
Presiden juga menekankan, agar setiap regulasi harus mendukung efisiensi birokrasi dan mempercepat proses perizinan bagi pelaku usaha.
Ia menyatakan bahwa segala bentuk aturan tambahan yang tidak rasional harus segera dihapus.
“Buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Permudah semua proses untuk pengusaha. Kita harus kerja efisien,” kata Presiden.
Instruksi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk membangun iklim usaha yang sehat dan memperkuat daya saing nasional di tengah ketatnya persaingan global.
Stop Penyelundupan: Institusi Harus Beres
Presiden Prabowo juga memberikan perhatian serius terhadap praktik penyelundupan yang merugikan negara, khususnya dalam sektor impor.
Ia menegaskan, semua institusi, terutama Bea Cukai, harus berbenah dan tidak lagi memperpanjang prosedur yang tidak perlu.
“Institusi kita harus beres. Bea cukai harus bersih. Jangan bikin prosedur yang mengada-ada. Penyelundupan itu mengancam industri kita dan pekerjaan rakyat,” ujar Presiden dengan nada tegas.
Pejabat Terlibat Penyelundupan Akan Dihukum Berat
Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa pejabat negara yang terbukti terlibat dalam praktik penyelundupan harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.
“Saya sudah ingatkan berkali-kali. Jangan ikut-ikutan dalam praktik yang menyengsarakan rakyat. Kalau ada pejabat yang terlibat, tindak sekeras-kerasnya,” kata Presiden Prabowo.
Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk pelaku usaha, untuk segera melaporkan jika menemukan penyimpangan atau implementasi kebijakan yang tidak berjalan semestinya.
Presiden mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk melakukan introspeksi terhadap regulasi dan kebijakan impor yang selama ini justru menjadi hambatan. Ia menegaskan bahwa langkah reformasi ini penting demi kepentingan rakyat dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Introspeksi diri itu penting. Kita harus ubah sistem yang tidak efektif. Rakyat butuh kecepatan dan keadilan dalam pelayanan publik dan kebijakan ekonomi,” pungkasnya.
Penulis: Presmedia
Editor : Redaksi
Komentar