PRESMEDIA.ID, Bintan – Badan Pertanahan Nasional atau Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) Kabupaten Bintan, mengatakan tahun 2020 ini tidak akan mengadakan lagi program sertifikasi tanah gratis.Â
”Program proyek operasi nasional agraria (Prona) maupun program daerah agraria (Proda). Untuk tahun ini ditiadakan,” kata Kepala BPN/ATR Bintan, Asnen Novizar, kepada PRESMEDIA.ID, Rabu (17/2/2021).
Ia mengatakan, sebagai gantinya, pemerintah akan melaksanakan program sertifikasi tanah yang baru dan akan dilaksanakannya dalam waktu dekat.
“Prona dan proda memang tak ada lagi. Tapi tahun ini ada program redistribusi tanah,†ujar Asnen di Kantor Bapelitbang Bintan Rabu (17/2/2021).
Redistribusi tanah ini lanjutnya, merupakan salah satu bagian reforma agraria. Tujuannya memperbaiki kondisi sosial atau kehidupan masyarakat dengan cara membagikan lahan secara adil dan merata kepada warga negara.
Lahan-lahan yang dibagikan merupakan lahan yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi obyek landreform kepada para petani penggarap yang memenuhi syarat ketentuan.Â
”Dalam skema reforma agraria itu, tanah redistribusi akan dimiliki rakyat dan hak itu dikukuhkan dengan sertifikat,” terang Asnen.
Objek tanah yang diredistribusikan itu menggunakan tanah eks HGU, tanah terlantar, dan tanah negara lainnya. Selain itu, juga redistribusi berasal dari tanah pelepasan kawasan hutan.
“Untuk di Kabupaten Bintan, objek tanah yang diredistribusikan adalah tanah pelepasan hutan,†jelasnya.
Maksud dari tanah pelepasan hutan ini adalah tanah yang dulunya kawasan hutan namun dengan adanya SK 361 menjadi putih. Jadi kawasan yang sudah putih inilah menjadi sasaran redistribusi tanah.
Asnen tidak mengingat lokasi tanah yang diredistribusikan dimana saja. Karena tersebar di seluruh Kabupaten Bintan dan sudah teradata di peta.
“Untuk di Kabupaten Bintan tanah yang redistribusikan ada 5000 persil. Inilah yang akan kita lakukan di tahun ini,†pungkasnya.Â
Penulis: Hasura
Editor : Ogawa