PRESMEDIA.ID– Hingga Agustus 2025, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), masih berada di bawah 50 persen.
Dari total PAD sebesar Rp1,879 triliun, sebanyak Rp1,854 triliun telah dibelanjakan. Sementara itu, dana yang tersisa di Kas Daerah (Kasda) per 18 Agustus 2025 hanya Rp25,25 miliar, berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan.
Komposisi Pendapatan Daerah Kepri 2025
Pendapatan daerah Provinsi Kepri pada APBD 2025 terdiri dari beberapa sumber,yaitu, PAD sebesar Rp1,039 triliun, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.
Kemudian, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp839,52 miliar, yang meliputi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan hibah.
Realisasi Belanja Daerah Minim
Dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp3,918 triliun, hingga Agustus 2025 realisasi belanja baru mencapai Rp1,854 triliun. rincian belanja yang telah terealisasi:
Dari jumla ini, Belanja Pegawai Rp781,90 miliar dari total alokasi Rp1,38 triliun, menjadi komponen belanja terbesar.
Sementara Belanja Barang dan Jasa yang trealisasi (Dibelanjakan-red) baru Rp531,33 miliar dari alokasi anggaran Rp1,305 triliun.
Sedangkan Belanja modal yang dialokasikan untuk proyek pembangunan sarana dan prasaranahanya yang dilaksnakan baru Rp56,73 miliar dari total Rp278,07 miliar yang dialokasikan.
Untuk Belanja Lainnya Rp484,69 miliar dari alokasi Rp948,42 miliar, mencakup belanja bagi hasil, bantuan keuangan, subsidi, bantuan sosial, dan biaya tak terduga.
Sementara untuk pembiayaan daerah hingga saat ini, realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah masih nihil, menunjukkan belum adanya aktivitas pembiayaan yang signifikan dalam APBD Kepri 2025.
Sekda Kepri Adi Prihantara yang dikonfrimasi dengan rendahnya serapan dan perolehan APBD 2025 ini belum memberi tanggapan, Upaya Konfirmasi masih terus dilakukan.
Rendahnya realisasi PAD dan belanja daerah ini menjadi tantangan APBD Kepri 2025 yang berdampak pada daya beli dan lemahnya pertumbuhan ekonomi Kepri.
Dengan sisa dana Kasda yang sangat terbatas, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pengelolaan keuangan untuk memastikan pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan lancar.
Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi