PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad menyampaikan rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran APBD 2023 dengan realisasi capai 96,49 persen.
Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran APBD 2023 ini disampaikan Gubernur Kepri ke DPRD pada sidang paripurna DPRD Kepri masa sidang kedua tahun sidang 2024, yang dipimpin Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, didampingi Wakil Ketua II Raden Hari Tjahyono dan Wakil Ketua III Tengku Afrizal Dahlan di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Selasa (21/5/2024).
Gubernur Ansar mengatakan, realisasi anggaran APBD Kepri pada 2023 mencapai 96,49 persen.
Dari realisasi itu, belanja daerah tahun anggaran 2023 mencapai Rp4,27 triliun atau 96,49 persen dari Rp4,43 triliun belanja yang ditargetkan.
“Secara umum capaian realisasi APBD Tahun 2023, yakni realisasi PAD tahun 2023 mencapai Rp1,80 triliun. perolehan PAD tahun 2023 ini naik 7,83 persen dibanding tahun 2022,” kata Gubernur Ansar.
Dengan realisasi APBD Kepri itu, Ansar menyebut, tingkat kemandirian keuangan daerah Kepri 43,33 persen atau mengalami peningkatan dari 41,77 persen target capai.
“Hal ini didukung oleh kenaikan pendapatan asli daerah (PAD). Terhadap total pendapatan mencapai Rp4,17 triliun dari target Rp4,09 triliun,” katanya.
Selanjutnya berdasarkan realisasi APBD tahun 2023, SiLPA tahun 2023 sebesar Rp231,21 miliar.
Ansar juga menyebut, pemerintah provinsi telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kita patut bersyukur karena tahun ini alhamdulillah laporan keuangan pemerintah provinsi Kepulauan Riau kembali meraih predikat opini “Wajar Tanpa Pengecualian†untuk keempat belas kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia,” ucapnya.
Penulis: Presmedia
Editor : Redaksi