PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Kecelakaan lalu lintas di jalan raya kota Tanjungpinang semakin memprihatinkan. Dalam satu Minggu, bahkan satu warga dan pelajar, korban meninggal akibat kecelakaan di jalan raya.
Selain meninggal dunia, 47 orang warga lainya, juga mengalami luka-luka dan mengalami kerugian materil akibat kecelakaan.
Data Satlantas Polresta Tanjungpinang Januari-Februari 2024 juga mengatakan, dalam 2 bulan terakhir Januari-Februari 2024 sebanyak 8 korban laka lantas di Tanjungpinang meninggal dunia.
Tragisnya, dari jumlah kecelakaan yang dirilis Satlantas Polresta Tanjungpinang ini, 60-70 persen diantaranya adalah pelajar. Dengan kondisi ini, jalan dan kendaraan bermotor, menjadi pembunuh nomor satu di kota Tanjungpinang.
Dengan kondisi ini, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kepri Syaiful, meminta, pemerintah daerah memikirkan keselamatan warganya, khususnya pelajar yang saat ini banyak terbunuh di Jalan Raya.
“Kita semua sangat prihatin dengan kondisi ini, apalagi banyak pelajar yang menjadi korban kecelakaan,” kat Syaiful SE di Tanjungpinang Kamis (21/2/2024).
Syaiful juga mengatakan, wilayah Kepri yang 96 persen laut dan hanya 4 persen darat, pemerintah hanya fokus pada sarana dan prasarana transportasi laut, Namun sedikit abai terhadap transportasi darat.
Tetapi, walaupun daratannya hanya 4 persen, pemerintah harus mengetahui bahwa masyarakat berdomisili dan paling banyak beraktivitas di darat.
Dengan kondisi ini lanjutnya, tingkat kecelakaan transportasi sangat mendominasi pada transportasi darat. Akibatnya, sejumlah warga dan pelajar terus menjadi korban.
“Kita sangat miris melihat anak-anak pelajar yang saat ini banyak menjadi korban laka lantas. Bahkan dalam satu hari minggu kemarin, tiga nyawa pelajar melayang di jalan raya akibat lakalantas saat berangkat dan pulang sekolah,” sebutnya.
Pelajar yang korban ini kata Syaiful, adalah siswa SMAN dan SMP, belum lagi yang luka berat dan ringan, bahkan data yang ditemukan, sudah puluhan orang yang mengalami kecelakaan dalam dua bulan terakhir.
Atas hal itu, MTI Kepri meminta, agar pemerintah Provinsi, Kota Tanjungpinang serta Kementerian perhubungan RI dapat berkolaborasi dalam pengadaan BUS sekolah di Tanjungpinang.
“Kami meminta hal ini agar menjadi perhatian pak gubernur dan walikota, untuk mengalokasikan anggaran pengadaan dan pengoperasian bus sekolah sebagaimana yang telah dibuat di beberapa daerah lain,” katanya.
Untuk diketahui, lanjut Syaiful, pengalokasian untuk transportasi sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak Daerah dan Retribusi daerah.
Keluarnya PP nomor 35 tahun 2023, mewajibkan 10 Persen pendapatan pajak dari kendaraan bermotor, harus digunakan pemerintah daerah untuk perbaikan atau pembangunan transportasi.
Hal ini sudah dilakukan oleh beberapa daerah di Indonesia, seperti pekanbaru Riau yang telah membuat Perda, penetapan 5 persen APBD-nya dialokasikan untuk pembenahan dan pembangunan sarana transportasi angkutan umum.
“Maka dari itu, kami meminta Gubernur Kepri dan walikota segera menyelamatkan nyawa pelajar di Tanjungpinang, dengan mengadakan Bus sekolah, agar anak-anak berangkat sekolah dengan tenang dan orang tua juga tidak was was terhadap anak-anaknya,” pungkasnya.
Penulis: Presmedia
Editor : Redaksi