PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali memperingatkan sejumlah kepala dinas dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas pelaksanakan kegiatan program APBD 2019 yang terlambat� dan terancam tidak dapat dilaksanakan hingga akhir Triwulan (TW) III Tahun 2019.
Berdasarkan data Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemprov Kepri, hingga masuk Triwulan ke IV Tahun 2019, hingga saat ini, terdapat� 14 dari 76 kegiatan proyek strategis pemerintah provinsi Kepri 2019 yang belum masuk proses lelang dan terancam dibatalkan, karena tidak dapat dikerjakan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, TS Arif Fadillah mengatakan, pihaknya terus mengingatkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menggesa proses pelaksanaan proyek strategis tersebut.
Ia mengakui, berdasarkan laporan dari ULP, Sebanyak 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah provinsi Kepri hingga saat ini sejumlah kegiatan strategisnya belum masuk proses lelang. Sejumlah proyek yang belum dilelang itu, diindikasikan, akan batal dan terancam tidak akan dapat dikerjakn pada 2019 ini.
Atas temuyan itu, TS.Arif Fadillah mengatakan, hal ini menjadi catatan bagi dirinya dan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepri dalam melakukan evaluasi. “Ini tentu saja menjadi catatan kita kenapa tidak selesai. Pak Gubernur juga sudah menegur,”tegas TS.Arif Fadillah tanpa menyebut sejumlah proyek strategis yang belum dikerjakan itu, usai melakukan rapat rutin OPD,Senin (30/9/2019).
Sekda menerangkan, kebanyakan dari OPD ini biasanya menumpuk program kegiatan di Triwulan ke 4, yang tentunya berpengaruh dengan kondisi ekonomi Kepri. Karena sebagai mana diketahui, lemahnya investasi Kepri saat ini, menjadikan APBD sebagai salah satu faktor pendongkrak ekonomi.
“Kita sudah ingatkan, jangan sampai ditumpuk ke akhir tahun. Kita juga menjaga kondisi ekonomi. Karena progres APBD juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi,”ungkapnya.
Adapun 6 OPD yang kegiatan strategisnya belum lelang yakni, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP), Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), dan Dinas Ketahanan Pangan dan Kesehatan Hewan (KPKH).(Presmed5)