PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Riau TS.Arif Fadillah mengungkapkan, hampir seimbangnya alokasi belanja langsung dan tidak langsung pada postur APBD 2020 disebabkan anggaran pelaksanaan Pilkada.
Menurutnya, anggaran pelaksanaan Pilkada yang dianggarkan sekitar Rp 145 miliar tersebut masuk dalam pos dana hibah belanja tidak langsung.
Itu yang membuat tingginya post belanja tidak langsung di APBD 2020 mendatang,” ungkapnya dalam paripurna jawaban Pemprov Kepri terhadap pandangan umum fraksi DPRD Kepri, Kamis (21/11/2019).
Ia menjelaskan, sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017 menyatakan, anggaran pemilu/pilkada menjadi skala prioritas dalam struktur APBD atau APBN.
Dikatakan Arif, anggaran pelaksanaan Pilkada 2020 sekitar Rp 145 miliar. Meliputi, KPU sebesar Rp.96 miliar dan Bawaslu Rp.49 miliar. Belum lagi biaya pengamanan Pilkada.
“Itu memang menjadi skala prioritas kita di 2020 untuk pelaksanaan Pilkada,”ujar Arif.
Kendati demikian, lanjut Sekda, pihaknya tetap menjaga alokasi anggaran yang wajib dialokasikan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Seperti, anggaran pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen, serta infrastruktur diatas 20 persen.
“Itu yang kami jaga. Karena itu pintu masuk evaluasi di kemendagri ketiga bidang itu,” tukasnya.
Sebelumnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyorot Rp.1.997 Triliun anggaran belanja tidak langsung yang dihabiskan hanya untuk biaya rutin pegawai kantor OPD di Provinsi Kepri.
Sementara biaya langsung atau untuk pembangunan, dialokasikan hanya Rp 1,948 Triliun di APBD 2020 Kepri yang dinilai kurang produktif.
Hal tersebut disampaikan juru bicara fraksi PKS, Ing Iskandarsyah dalam paripurna pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan ranperda APBD 2020 di kantor DPRD Kepri,Rabu (20/11/2019).
Tidak produktifnya APBD 2020, menurut Iskandarsyah, dari total belanja Rp 3,945. Komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp 1,997 atau 50,62 persen. Sedangkan, belanja langsung sebesar Rp 1,948 atau 49,38 persen.
�Dengan komponen belanja tidak langsung yang lebih besar daripada belanja langsung bisa dikatakan anggaran belanja diprioritaskan kepada belanja rutin,�ujarnya.
Penulis:Ismail