Sekdaprov: Belum Ada Kajian APBD Kepri 2021 Defisit
PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, TS Arif Fadillah mengungkapkan, hingga saat ini belum ada kajian perhitungan APBD 2021 terjadi defisit anggaran. Arif Fadillah memastikan APBD Kepri dalam kondisi normal-normal saja.
”Untuk memastikan terjadinya defisit anggaran pada APBD, itu akan diketahui pada akhir tahun anggaran,” kata Arif Fadillah saat dijumpai PRESMEDIA.ID, di Kantor Gubernur Kepri Selasa (23/3/2021) kemarin.
Arif mengungkapkan hal tersebut, menyusul sekelompok kalangan yang menilai APBD Kepri 2021 terjadi defisit akibat pengangkatan pegawai tidak tetap (PTT) dan tenaga harian lepas (THL) dalam jumlah besar di lingkup Pemprov Kepri.
“Terkait defisit, kita belum dapat memastikan saat ini kita masih dalam pembahasan dan hitung hitungan,” tegasnya lagi.
Bahkan Arif menegaskan kembali, bahwa hingga saat ini kondisi anggaran pada APBD Kepri 2021 masih normal. “Alhamdulillah masih normal-normal saja,” tegas Arif lagi.
Lebin jauh Arif menjelaskan, jika kekhawatiran defisit anggaran tersebut diakibatkan belanja gaji PTT dan THL yang cukup membebani APBD. Menurut Arif, pernyataan tersebut berlebihan.
”Karena, alokasi tersebut sudah dianggarkan dalam APBD Kepri dalam anggaran belanja langsung atau biaya rutin. Kalau cerita berat itu kan tergantung kita menanggapinya,” ujarnya.
Menurut Arif, belanja rutin dan belanja pembangunan harus terjaga jangan sampai belanja rutin itu lebih dari 50 persen.
”Kalau ditanya beban, semua pun beban, beli pena pun beban. Karena semua kan keluar duit, namun tetap ada aturannya,” pungkas Arif.
Perlu diketahui, Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APBD) Provinsi Kepri tahun anggaran 2021 sebesar Rp3.986 triliun. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 29 miliar atau 0,7 persen dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah Rp 3,958 miliar.
Namun belakangan heboh dengan cuitan salah satu calon staf khusus Gubernur Kepri, Sarafuddin Aluan SH. Melalui akun media sosial-nya, Sarafuddin yang juga mantan anggota DPRD Kepri itu, menyoal seputar defisit hingga Rp500 miliar pada APBD Kepri 2021.
Dalam tangkapan layar yang beredar, Aluan menuliskan komentarnya terkait defisit anggaran yang dihadapi Kepri, karena terlalu banyak belanja rutin yang dialokasikan akibat membludaknya jumlah tenaga PTT dan THL di Pemprov Kepri.
Dalam pernyataannya dikolom komentar, Sarafudddin mengaku telah meminta semua data PNS, PTT, dan THL yang ternyata sudah berjumlah 9000 lebih. Maka, beban anggaran sangat berat.
Hasil hitung-hitungannya PTT dan THL hanya mampu digaji 6 bulan. Tunjangan pegawai hanya tersedia sampai dengan 8 bulan, belum yang lain lain. ‘
“Masih kita dalam dan mencari solusi. Apakah PTT dan THL dirumahkan. Dan seleksi berdasarkan UU PNS dan PPPK,” ujarnya setengah bertanya.
Lebih jauh Sarafuddin juga menuliskan untuk diketahui, katanya, anggaran Pemprov Kepri tahun anggaran 2021 defisit sekitar Rp500 miliar. Ini menurutnya sangat tidak sehat untuk daerah seperti Kepri.
”Total pegawai negeri sekitar 3.200 orang, guru SMA dan SMK 1.900an, PTT 2.000an, THL lebih dari 2000. Maka tentu tidak mampu membayar gaji PTT dan THL. Sudah kita hitung perkiraan mampu dibayar sekitar untuk 6 sampai 7 bulan,” ujarnya.
Untuk tunjangan pegawai hanya mampu bayar 4 sampai dengan 5 bulan. Kondisi ini, karena Gubernur lama menerima THL yang cukup banyak tanpa memperhitungkan gaji mereka dalam APBD.
Satu sisi, lanjutnya, orang butuh bekerja di lain sisi tidak ada uang untuk bayar gaji. Maka tentu haru ada jalan keluarnya. Karena berdasarkan PP 48 tahun 2005, daerah sudah dilarang merekrut tenaga honor.
”Maka yang ada harus ikut seleksi CPNS atau P3K. Silahkan mempersiapkan diri dengan belajar agar bisa lolos,” demikian pernyataan Sarafuddin Aluan.
Penulis: Ismail
Editor: Ogawa