PRESMEDIA.ID – Memasuki 100 hari kerja, pasangan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah dan Raja Ariza, menegaskan fokus utama mereka adalah pada perbaikan sistem perizinan, optimalisasi pajak daerah, serta penguatan sektor pendidikan berbasis nilai keislaman.
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menyampaikan bahwa sistem perizinan, khususnya terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan pemukiman, kini dipermudah untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
“Kami targetkan izin PBG dapat selesai maksimal dalam 1,5 bulan. Jika ada persoalan lahan atau administrasi, Pemko akan bantu menyelesaikannya,” ujar Lis, Rabu (04/06/2025).
Pemko juga memberlakukan kebijakan pemutihan terhadap bangunan yang telah berdiri melebihi izin awal. Bangunan yang seharusnya dua lantai tetapi dibangun menjadi tiga lantai akan dikenai denda 50% jika dibangun setelah 2004.
Namun, bangunan sebelum 2004 hanya wajib membayar pokok pajak tanpa denda.
Optimalisasi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemko melakukan identifikasi ulang terhadap sumber pajak dan retribusi.
Salah satu potensi besar berasal dari lebih dari 100 ribu kendaraan roda dua yang tercatat di Tanjungpinang.
“Dari pajak kendaraan saja, potensi pendapatan kita bisa mencapai Rp1,2 miliar per bulan,” jelas Lis.
Selain itu, Pemko juga sedang merevisi regulasi yang dianggap menghambat peningkatan pendapatan daerah.
Pendidikan Berbasis Nilai Islam
Lis menekankan pentingnya pendidikan karakter dengan landasan nilai-nilai keislaman. Salah satu program unggulan Pemko adalah wajib mengaji bagi siswa, serta mewajibkan sertifikat Al-Qur’an sebagai bagian dari proses pendidikan.
“Kami ingin melahirkan generasi 2045 yang islami dan berakhlak mulia. Karena Islam adalah Melayu, dan Melayu itu sendiri adalah Islam,” paparnya.
Program ini juga dianggap sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap orang tua dalam mendidik anak secara spiritual.
Digitalisasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi
Dalam sektor pelayanan publik, Lis menegaskan pentingnya pendisiplinan pegawai, serta restrukturisasi organisasi dari tingkat kota hingga RT/RW.
Saat ini, Pemko mulai menerapkan pengelolaan digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada warga.
Selain itu, pembenahan infrastruktur juga menjadi prioritas, dengan mengacu pada kebutuhan dan usulan langsung dari masyarakat.
Penulis: Roland
Editor : Redaktur