PRESMEDIA.ID, Bintan – Kebijakan rapid test antigen di Pos Penyekatan PPKM Darurat Tanjungpinang-Bintan berbuntut polemik. Pasalnya, kebijakan Wali Kota Tanjungpinang Rahma yang mewajibkan warga umum belum divaksin harus tes antigen, dengan membayar Rp150 per tes di Pos Penyekatan Tanjungpinang-Bintan, sangat kontra produktif di lapangan.
Alhasil, konflik kepentingan antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Pemkab Bintan, pun terjadi.
Untuk itulah, sejumlah Anggota DPRD Bintan, yakni Hasriawady (F-Golkar), M Toha (Fraksi-PKS) dan Tarmizi (Fraksi-Hanura) mendatangi Posko Penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berada di Jalan Nusantara Km 14 Sungai Pulai Tanjungpinang, Kamis (15/7/2021) siang.
Dia langsung langsung menanyakan kebijakan antigen berbayar Rp150 ribu bagi warga Kabupaten Bintan yang hendak ke Tanjungpinang.
Hasriawady awalnya menanyakan soal kewenangan petugas Kimia Farma untuk memungut biaya antigen Rp150 ribu tersebut. Jika tidak ada dasar hukum yang jelas maupun surat tugas untuk melakukan itu maka sudah menyalahi aturan dan masuk dalam klasifikasi pungutan liar alias pungli.
Kemudian dirinya juga meminta agar Walikota Tanjungpinang, Rahma mencabut penerapan antigen berbayar. Sebab itu sama saja dengan menyengsarakan masyarakat. “Kita minta semuanya bisa segera dievaluasi,” jelasnya.
Jika polemik ini tak dapat juga diselesaikan pihaknya meminta Pemkab Bintan dan Pemko Tanjungpinang untuk duduk bersama menyelesaikan masalah ini. Tentunya dapat difasilitasi oleh Gubernur Kepri.
“Diharapkan kebijakan antigen di perbatasan ini bisa segera ada solusinya. Apakah dihapuskan atau digratiskan,” katanya.
Hal senada dikatakan Tokoh Masyarakat Bintan, Mustafa Abas. Dia mengaku sangat setuju jika kebijakan antigen berbayar ini dihapuskan. Karena bukannya memberikan bantuan kepada masyarakat di masa pandemi melainkan sangat membebani masyarakat.
“Kita sangat setuju jika kebijakan ini dievaluasi kembali karena jelas ini menyusahkan masyarakat. Karena dalam kondisi ekonomi melemah seperti ini masyarakat dibebani lagi untuk membayar antigen,” sebutnya.
Sementara itu, Bupati Bintan, Apri Sujadi mengatakan tes antigen berbayar di posko perbatasan Bintan-Tanjungpinang saat ini menjadi polemik di kalangan masyarakat. Agar polemik ini tidak berterusan, maka seyogyanya antar pemerintahan di Provinsi Kepri dapat berjalan beriringan.
“Seharusnya kebijakan antara wilayah bisa beriringan bukan terkesan berjalan dengan kebijakan masing-masing,” ucapnya.
Dia sangat prihatin melihat polemik ini, dimana diketahui sejak pandemi sektor ekonomi masyarakat tentunya juga menurun. Pastinya pemberlakuan antigen berbayar bagi warga Bintan sangat memberatkan.
“Untuk itu, kita telah meminta agar Satgas Covid-19 Kepri hendaknya dapat turun dan melihat serta mencari solusi yang terbaik,” jelasnya.
Penulis: Hasura
Editor: Ogawa