PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Kepala Biro (Kabiro) Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Aries Fhariandi mengatakan, progres realisasi fisik kegiatan proyek APBD 2019 sebesar 97,2 persen dan rekapitulasi pembayaran dana atas kegiatan proyek tersebut sebsar 95,4 persen.
“Nilai ini hampir sama dengan pencapaian di tahun 2018 namun untuk rangking realisasi kinerja secara nasional belum dirilis,”kata Aries dalam laporanya pada rapat rutin bersama seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri, yang dipimpin Plt.Gubernur Kepri Isdianto di Rupatama lt.4 kantor Gubernur, Pulau Dompak,Tanjungpinang, Senin, (27/1/2020).
Dari rekapituasi progres fisik kegitan, Aris melanjutkan, hingga akhir Desember 2019 lalu, masih terdapat 4 proyek kegiatan strategis Provinsi Kepri yang pengerjaanya belum selesai. Dan atas belum selesianya pengerjaan kegiatan proyek itu, Pemerintah Provinsi Kepri, memberi kebijakan penambahan waktu pelaksanakaan pengerjaan selama 50 hari.
“Dari 4 paket yang dilakukan peranjangan waktu, hingga saat ini yang sudah siap 100 pesen baru hanya 1, yakni Pembangunan Pelabuhan Teluk Durian. Sementara 3 kegiatan Proyek lainya, yakni Pembangunan Jalan Pulau Parit-Pulau Lumut di Karimun baru 93 persen, kemudian Pembangunan USB SMAN 5 Karimun baru 92 persen dan Pembangunan Tribun Sepak Bola Pulau Dompak 98 persen,”ujarnya.
Namun demikian, Aries mengatakan optimis, dengan perpanjangan waktu 50 hari yang diberikan, hingga pertengahan bulan Februari 2020 mendatang kegitan Pekerjaan proyek 2019 APBD Kepri itu akan dapat diselesaikan.
Sementara itu, kepala Biro (Kabiro) Pengadaan Barang dan Jasa Misbardi, melaporkan pada Tahun 2020 untuk sementara, karena SIRUP baru minggu lalu balance dan pihaknya sedang merekap, terdapat 246 paket pekerjaan di tahun 2020, 17 paket telah masuk dan 2 paket sudah selesai, Sedangkan untuk paket strategis sebanyak 74 paket.
“Kami mohon kerjasama OPD karna kami bersama seluruh Pokja mengerjakan seluruh tender dan jika sudah masuk kami beri waktu 5 hari untuk mengkaji ulang dalam rangka melengkapi dokumen,”kata Misbardi.
Misbardi menambahkan, terkait SIRUP dalam penilaian transparansi oleh Ombudsman Kepri merupakan Provinsi tercepat se Indonesia.
Penulis:Redaksi