PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Tuntut kepekan Pemerintah dan DPR terhadap aspirasi masyarakat. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Kota Tanjungpinang-Bintan dan Batam hari ini, Selasa,(1/10/2019) kembali turun ke jalan melakukan aksi demo.
Ratusan mahasiswa ini, turun melakukan aksi unjuk rasa, menyuarakan tuntutan mereka dan rakyat Kepri ke Pemerintah dan DPR Pusat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Kepri. Ratusan mahasiswa dan berbagai Perguruan tinggi di Kepri itu, tiba dan berkumpul Kampus Umrah Dompak, dan rencananya akan melaksanakan Long March menuju Kantor DPRD dan Gubernur provinsi Kepri.
Presiden mahasiswa UMRAH, Rindi Afriadi mengatakan, aksi demo BEM Se-Kota Tanjungpinang-Bintan dan Batam itu dilakukan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah pusat dan daerah tidak peka dan tanbggap dengan kondisi Bangsa saat ini.
Bangsa sedang membutuhkan semua element, kosongkan ruang belajar di kampus masing-masing bawa alamater kampus ajarkan Pemerintah dan DPRD Kepri Peka dan mengatakan benar pada sesuatu yang benar,”ujarnya.
Rindi mengatakan, badan eksekutif mahasiswa Kota Tanjungpinang- Bintan berharap seluruh tuntutan dan permintaan Mahasiswa tidak lagi di tolak begitu saja. Karena Pemerintah dan DPRD tugasnya bukan hanya makan gaji saja, tapi menyampaikan suara-suara rakyat provinsi Kepulauan Riau agar dapat menjadi pertimbagan di pusat.
“DPRD Kepri adalah perwakilan rakayat, yang harus bersuara Nyaring asporasi rakyat. Semoga saja itu bukan hanya gaya gayaan saja, tetapai DPRD, pemerintah di Daerah dan dipusat dapat mendengar dan menampung aspirasi mahasiswa dan rakyat,”ujarnya.
Adapun tuntutan Mahasiswa dan rakyat provinsi Kepulauan Riau yang akan disuarakan, adalah Mengutuk Keras segala upaya pemerintah pusat dan DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan Pelemahan terhadap KPK.
Meminta Pemerintah Pusat DPR-RI dan Presiden RI, untuk membatalkan Rancangan KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minirba, RUU Pemasyarakatan, RUU Ketenaga Kerjaan, yang didalamnya banyak pasal-pasal kontoversial dan tidak berpihak kepada rakyat.
Meminta Pemerintah pusat, DPR-RI dan Presiden RI, untuk mengevaluasi pemilihan pimpinan KPK dan membatalkan Pimpinan KPK terpilih yang melanggar kode Etik saat menjabat di lembaga KPK. Mendesak dan meminta Presiden RI, untuk mengeluarkan Perpu pembatalan Perubahan atas UU KPK yang telah disahkan.(Presmed)