PRESMEDIA.ID,Batam- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Batam menyayangkan sikap pejabat Pemko Batam yang tidak transparan dan acap kali menyampaikan infromasi berbeda, dalam menyampaikan informasi terkait corona virus atau COVID-19 di Kota Batam.
Hal itu terjadi pada kasus kaburnya satu orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP) COVID-19 dari Rumah Sakit Embung Fatimah. Dari hasil liputan Media, atas kebenaran infromasi itu, pejabat dinas kesehatan Pemko Batam memiliki dua stateman yang berbeda disetiap media.
Dalam stateman pertamanya, Dinkes menegaskan informasi pasien yang tersebar melalui media sosial itu kabur adalah hoax, bahkan Ia meminta agar Polisi menangkap penyebarnya. Sedangkan, di media lain, pejabat dinas kesehatan Pemko Batam ini, justeru membenarkan dan bahkan menyatakan kejadian seperti ini tidak yang pertama kalinya.
“Dari kejadian ini, AJI Kota Batam menyayangkan sikap pejabat Pemda Kota Batam yang tidak transparan soal informasi COVID 19 ini,”ujar Ketua AJI Batam Slamet Widodo melalui rilies AJI Batam,Sabtu,(21/3/2020).
Slamet mengatakan, dualisme satatmen ini akan membingungkan masyarakat karena tidak akurat serta berobah-obah. “Siang dibilang hoax malam dibilang membenarkan. Kalau terjadi seperti itu, sekarang siapa yang membingungkan,”katanya.
Atas kejadiaan ini, lanjutnya, AJI Batam meminta Pemerintah Kota Batam, menyediakan satu juru bicara yang profesional untuk memberi penyataan, hingga informasi yang disampaikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bahkan, lanjut Slamet, AJI Kota Batam mendorong sejak lama, agar Pemda Batam terbuka terkait informasi COVID-19 melalui penyampaian informasi satu pintu, hingga informasinya tidak simpang siur.
“Kita sudah diskusikan juga beberapa waktu lalu, banyak kawan-kawan jurnalis di lapangan menemukan perbedaan informasi antara satu pejabat dengan pejabat yang lain,” kata dia.
AJI Batam menilai, tidak transparan dan tidak akuratnya informasi ini akan membuat penanganan virus corona di Batam akan terhambat dan simpang siru. Apalagi adanya miskomunikasi antara setiap pejabat dalam menyampaikan informasi terkait data.
“Jangan sampai akibat informasi yang tidak akurat dari pemerintah membuat kepanikan di masyarakat,”katanya.
Atas dasar itu, AJI meminta Pemko Batam cepat tangap memberikan keterangan jika terdapat informasi yang beredar tidak benar di masyarakat. Hingga jangan sampai informasi tersebut sudah kemana-mana baru ada tanggapi.
“Kita mendorong, agar Pemerintah Kota Batam membenahi penyampaian informasinya mengenai penanganan corona virus di Batam,”tegasnya.
Selain itu, Pemko Batam juga diminta mempunyai website informasi corona virus yang update secara realtime setiap menitnya dan digambarkan dengan mudah.
“Karena wabah Corona ini tidak bisa dianggap main-main, dan penangananya juga harus serius dan detail seperti yang dilakukan Singapura,”katanya.
Penulis:Redaksi/Rilis AJI Batam