
PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar Rapat Koordinasi peningkatan koordinasi dan sinergi pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara, khususnya terkait sarana dan prasarana di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Tidak Berpenduduk di Provinsi Kepulauan Riau, di Aston Hotel Tanjungpinang, Kamis (29/2/2024).
Rakor dibuka Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Robert Simbolon dan dihadiri Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Siti Metrianda Akuan, Asdep Pengelolaan Batas Wilayah Darat Ismawan Haryono, dan bertindak selaku moderator panel diskusi Perencana Ahli Madya Wilianto Siagian serta Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kepulauan Riau Doli Boniara.
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Robert Simbolon mengatakan, Indonesia yang berbatasan laut dengan sepuluh negara serta tifa darat perlu sistem pengamanan perbatasan negara yang baik.Dan kepulauan Riau sebagai kawasan perbatasan laut yang paling kompleks, perlu sistem pengamanan perbatasan negara berbasis konsepsi keamanan maritim.
Untuk itu lanjutnya, perlu dikembangkan strategi kebijakan pertahanan keamanan wilayah perbatasan yang bersifat integratif dengan menggunakan konsep maritime security sebagai landasan pengembangan di Kepulauan Riau.
Ia menyampaikan tantangan ke depan dalam pengelolaan perbatasan di antaranya Indonesia yang sangat vulnerable dan sangat rawan secara geografis dan banyak jalur tidak resmi dalam exit dan entry poin.
“Untuk itu perlu ada capacity building kelembagaan yang bisa membangun kerja sama dan kolaborasi, pertukaran data dan informasi dan komunitas perbatasan, pemberdayaan, dan pelibatan masyarakat perbatasan,” kata Robert Simbolon.
Pemerintah lanjutnya, kedepan akan sangat serius dalam memperhatikan geografis wilayah. Dan saat ini pengelolaan perbatasan diakui membutuhkan kerja keras untuk memastikan bahwa pulau-pulau perbatasan itu tetap terjaga lingkungan hidupnya sebagai konservasi dan rehabilitasi.
“Mungkin tahun depan Kepri akan menjadi salah satu lokasi pelaksanaan proyek nasional dalam rangka rehabilitasi mangrove. Di saat yang sama, di Sumatera khususnya yang masuk segmen selat malaka, salah satu selat tersibuk di dunia. Memicu semakin meningkatnya aktivitas air laut dalam bentuk gelombang” tutup Robert.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kepulauan Riau, Doli Boniara menyampaikan tugas di daerah salah satunya adalah menjaga kedaulatan dengan menjaga pulau jangan sampai berubah bendera.
“Perlunya kami di daerah perbatasan diberi perhatian, arahan, dan bimbingan. Sehingga masyarakat perbatasan tidak menjadi masalah tapi menjadi solusinya” kata Doli.
Doli juga menyampaikan kebijakan khusus berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 yang mendorong percepatan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sekitar PLBN, dengan tujuan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan negara.
“Lalu penyerapan tenaga kerja di kawasan perbatasan negara, terutama masyarakat lokal dan masyarakat yang terdampak Covid-19, serta pemerataan pembangunan dan ekonomi di kawasan perbatasan negara” paparnya.
Sebagai informasi, rangkaian kegiatan Rakor ini, sebelumnya Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara BNPP RI, Siti Metrianda Akuan juga telah melakukan peninjauan Pilar Titik Referensi (PTR) di Tanjung Seding Bintan, pada Selasa (27/2) yang lalu. PTR ini menjadi koordinat titik dasar kawasan terluar bagi kedaulatan NKRI.
Kemudian nelayan Suku Laut di Kampung Panglong Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, juga menjadi objek kunjungan. Dalam kunjungan didapat informasi nelayan yang pernah tertangkap oleh Aparat Maritim Malaysia karena kapal yang ditumpangi mereka mati mesin dan hanyut hingga masuk ke negara Jiran tersebut.
“Inilah yang menjadi atensi bersama baik Pemerintah Pusat dan Provinsi Kepri untuk terus melaksanakan sosialisasi terkait batas wilayah negara,” katanya.
Penulis: Presmedia
Editor : Redaksi