
PRESMEDIA.ID– Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang membantah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait belanja makan-minum yang diduga digunakan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tanpa melibatkan tamu atau masyarakat.
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, mengatakan, yang disampaikan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD-APBD 2024 bukanlah temuan, melainkan hanya catatan.
“Itu bukan temuan, tapi catatan. Kalau temuan pasti harus dikembalikan. Belanja makan-minum boleh dilakukan OPD asalkan rapatnya bukan internal. Misalnya rapat lintas dinas. Kalau internal saja, itu tidak boleh,” jelas Lis, Jumat (26/9/2025).
Soal tindak lanjut rekomendasi BPK, Lis meminta media menanyakannya langsung ke Inspektorat.
Dalam laporannya, BPK menemukan sejumlah OPD mengalokasikan dana makan-minum dari APBD 2024 bukan untuk menjamu tamu rapat, melainkan dikonsumsi sendiri. Praktik ini dijuluki “Mansur” alias Makan Surang.
Padahal, sesuai aturan, dana konsumsi dari APBD hanya boleh digunakan untuk kegiatan resmi yang melibatkan pihak luar atau masyarakat.
Dari total Rp338,43 miliar realisasi belanja barang dan jasa Pemko Tanjungpinang tahun 2024, sekitar Rp3,56 miliar dialokasikan khusus untuk makan-minum rapat. Namun hasil uji petik BPK menemukan Rp100,4 juta justru dipakai untuk konsumsi rapat internal OPD.
Beberapa dinas yang tercatat ikut “Mansur” mengalokasikan anggaran APBD untuk rapat mereka sendiri itu adalah:
- Dinas Lingkungan Hidup Tanjungpinang
- Dinas Pendidikan Tanjungpinang
- Diskominfo Tanjungpinang
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- BPPRD Tanjungpinang
- Disdukcapil Tanjungpinang
- SMPN 5 Tanjungpinang
Temuan ini baru sebagian OPD yang ditemukan, namun BPK menduga praktik serupa bisa lebih luas bila ditelusuri ke dinas lain.
Perpres Dilanggar, APBD Jadi Beban
BPK menegaskan praktik “Mansur” jelas melanggar Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Konsumsi Rapat. Dalam aturan tersebut, dana makan-minum hanya boleh digunakan untuk rapat resmi minimal dua jam dan melibatkan pihak luar.
“Belanja makanan dan minuman rapat tanpa melibatkan satker lain sebesar Rp100.422.400,00 membebani keuangan daerah,” tulis BPK dalam laporannya.
BPK merekomendasikan agar Wali Kota Tanjungpinang memerintahkan setiap kepala OPD meningkatkan pengawasan dan memastikan penggunaan dana sesuai aturan.
Penulis:Roland
Editor :Redaktur
Sanggahan, koreksi, atau Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 melalui email Redaksi presmedia.id: redaksi.presmed@gmail.com











