PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggelar Sosialisasi dan rekomendasi penggunaan BBM, di Rupatama lantai 4 Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Jumat (2/2/2024).
Sosialisasi ini dihadiri langsung Kepala BPH Migas Erika Retnowati, Komite BPH Migas Abdul Halim dan diikuti Asisten 2 Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Luki Zaiman Prawira mewakili Gubernur Kepri Ansar Ahmad.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati. mengatakan, sosialisasi penggunaan BBM ini dilakukan untuk memberikan informasi terkini kebijakan penggunaan BBM, serta memberikan rekomendasi praktis untuk mengurangi konsumsi BBM tanpa mengorbankan kualitas layanan energi.
Hal ini sebagai komitmen untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan BBM di Kepulauan Riau.
“Kami memahami, betapa vitalnya BBM bagi kehidupan sehari-hari masyarakat di Kepri. Oleh karena itu, Kami berkomitmen untuk memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah dan masyarakat di Kepri dalam mengoptimalkan penggunaan BBM,” ujarnya.
BPH Migas lanjut Erika, akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, industri, dan masyarakat, akan memberi edukasi tentang pentingnya penggunaan BBM yang hemat serta memberikan rekomendasi mengenai teknologi ramah lingkungan yang dapat mengurangi konsumsi BBM tanpa mengorbankan kinerja.
“Program sosialisasi dan rekomendasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan serta kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau. Kami juga mengajak agar seluruh pihak sama-sama mendukung sosialisasi ini, untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan kesejahteraan semua,” terangnya.
Sementara itu, Asisten 2 Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Luki Zaiman Prawira mengatakan, Pemerintah provinsi Kepri, selama ini telah menyesuaikan tindakan terhadap amanat Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam memperhatikan Industri Minyak dan Gas Bumi sebagai sektor strategis fundamental bagi masyarakat luas.
Penggunaan BBM berkelanjutan dan ramah lingkungan lanjutnya, menjadi penopang utama dalam kegiatan sehari-hari dan berdampak signifikan dalam pembangunan nasional, khususnya dalam pemenuhan energi sebagai bahan baku industri maupun sebagai penyumbang devisa negara.
Langkah tersebut sejalan dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia yang, dalam Pidato Kenegaraan menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-73 di Gedung DPR/MPR lalu, yang mengatakan, kemandirian penyalur BBM di lokasi tertentu.
“Tujuan dari langkah ini adalah untuk lokasi-lokasi yang belum memiliki Penyalur Jenis BBM tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, masyarakat dapat membeli BBM dengan harga jual eceran yang ditetapkan Pemerintah,” jelasnya.
Luki Zaiman juga mengatakan seiring dengan upaya optimalisasi pengelolaan sektor Minyak dan Gas Bumi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berkolaborasi dengan stakeholder terkait dalam mendukung terciptanya pengelolaan dan kondusifitas Ketersediaan Minyak dan Gas Bumi.
Inisiatif konkret ini, melibatkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengendalian dan Pengawasan Penyaluran JBT dan JBKP, pembentukan tim pengendalian distribusi BBM bersubsidi, penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penyederhanaan Prosedur Penyaluran BBM Bersubsidi untuk Nelayan.
Demikian juga kolaborasi dalam pembinaan perusahaan kecil lokal melalui program kemitraan, pembukaan lapangan kerja, akses bisnis, serta pengembangan industri penunjang migas dengan fokus pada usaha kecil dan menengah.
Dampak dari langkah-langkah ini sangat terlihat dalam capaian Makro Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Negeri “Segantang Lada”, yang mencakup pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan indeks kebahagiaan yang setiap tahun meningkat.
“Hal ini memberikan dorongan positif dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan prestasi makro pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau,” ungkapnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kepri, perwakilan dari Pertamina, perwakilan dari BUMN lainnya dan perwakilan dari Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Kepri.
Penulis: Presmedia
Editor : Redaksi
Komentar