PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan keseriusannya dalam menangani Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang melalui pintu masuk wilayahnya.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, saat memimpin Rapat Penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bersama Tim Pengawas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Timwas PPMI) DPR RI di Ruang Rapat Utama Lt. 4 Kantor Gubernur Dompak, Tanjungpinang, Rabu (3/11/2021) kemarin.
Dalam kesempatan itu, Ansar memaparkan, total PMI yang tercatat dalam data perlintasan sebanyak 93.855 orang. Jumlah tersebut terbagi 60.160 orang pada tahun 2020 dari Singapura dan Malaysia, sisanya 33.695 orang pada tahun 2021 ini.
Sementara, dari jumlah tersebut 2020 ada sebanyak 302 orang PMI yang masuk ke Kepri dan terdeteksi terkonfirmasi Covid-19. Menurut Ansar, jumlah tersebut bisa lebih banyak karena pengawasan kala itu masih cukup kurang memadai.
Namun, setelah ditertibkan pada tahun 2021 ini ditemui sebanyak 2.179 PMI yang positif Covid-19. Seluruhnya ditangani oleh Satgassus Penanganan PMI, RPTC Tanjungpinang dan BP2MI Tanjungpinang,” terangnya.
“Nah, PMI yang saat ini masih kita tangani dikarantina sampai 30 Oktober ada 892 orang yang tersebar di RSKI Galang, Rusun BP Batam, Rusin Pemko Batam, Rusun Pemko Putra Jaya, Shelter P4TKI Batam Kota dan Karantina Mandiri serta hotel-hotel yang kita rekomendasikan,” lanjut Gubernur lagi.
Untuk penanganan PMI yang lebih efektif, Gubernur Ansar sudah membentuk Satgas Penanganan Covid-19 Daerah Perbatasan dan menunjuk Danrem 033 Wirapratama sebagai Ketua Pelaksana.
“Ini setiap hari berganti, karena setiap hari PMI masuk rata-rata 150 orang. Jadi memang ini harus kita tangani, dan sumber pembiayaan ini lah menjadi beban kita karena prosesnya dipusat lama menjadikan tagihan pembiayaan banyak apalagi kita menggunakan vendor-vendor UMKM,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Timwas PPMI DPR RI, Emanuel Melkiades Lakalena, mengatakan kunjungan ini sebagai bagian fungsi pengawasan DPR RI dalam rangka memastikan berbagai persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
“Ini bisa kita cari solusi-solusi dalam rangka untuk memastikan bahwa penempatan dan pengiriman PMI dan masa pandemi saat ini bisa kita tangani dengan baik,” kata Melki.
Melki juga menyampaikan informasi yang diterimanya soal akan pulangnya 40 ribu PMI dalam waktu dekat yang diantaranya ada 5 ribuan yang dideportasi.
“Ini akan menimbulkan persoalan yang harus kita sama-sama carikan solusinya, tentu ini harus jadi atensi kita bersama dalam rangka menangani PMI terutama melalui Batam dan Tanjungpinang,” katanya.
Selai itu, Anggota DPR RI, M Yahya Zaini, menyebutkan orang Indonesia yang tinggal diluar negeri yang termasuk PMI berjumlah 9 juta orang, tetapi yang terlapor kepada BP2MI hanya sekitar 3,1 juta. Artinya potensi devisa dari PMI bisa sangat banyak yang bila dihitung mencapai 159 triliyun.
“Bayangkan kontribusi PMI kita sangat besar nomor dua setelah migas, dimana potensi ini memberikan sumbangan devisa bagi negara tapi perlakuan kita terhadap PMI belum sesuai dan belum seimbang dengan kontribusi yang diberikan,” sebut Yahya Zaini.
Karena itu, BP2MI bersama dengan Pemerintah Daerah dan semua stakeholder terkait harus mampu memastikan kepulangan PMI ditangani dengan kontrol dan pengawasan yang ketat namun tetap humanis.
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi