PRESMEDIA.ID– Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengeluarkan Enam Keputusan sebagai respons atas aspirasi publik yang tertuang dalam 17+8 tuntutan rakyat.
Melalui rapat konsultasi pimpinan DPR bersama seluruh fraksi, lembaga legislatif sepakat mengeluarkan enam keputusan penting yang diumumkan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat malam (5/9/2025).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa keputusan ini merupakan langkah awal DPR untuk menjawab keresahan dan aspirasi masyarakat.
“Pada hari ini kami menyampaikan hasil rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi yang telah dilaksanakan pada Kamis (4/9/2025). Keputusan ini adalah bentuk komitmen DPR untuk mendengar rakyat,” ujar Dasco dalam konferensi pers di Gedung DPR.
Enam Keputusan DPR RI
Adapun enam poin keputusan DPR RI yang ditandatangani oleh pimpinan DPR, yakni:
- Menghentikan tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak 31 Agustus 2025.
- Moratorium kunjungan kerja luar negeri bagi anggota DPR, berlaku mulai 1 September 2025 (kecuali undangan kenegaraan).
- Pemangkasan tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi menyeluruh, termasuk biaya listrik, telepon, komunikasi intensif, hingga transportasi.
- Penghentian hak keuangan anggota DPR yang dinonaktifkan partainya.
- Koordinasi MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) dengan mahkamah partai untuk menindaklanjuti penonaktifan anggota DPR.
- Penguatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan DPR.
Keputusan ini ditandatangani oleh Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Latar Belakang: Aspirasi 17+8 Tuntutan Rakyat
Enam keputusan DPR RI ini muncul sebagai jawaban awal atas dokumen “17+8 Tuntutan Rakyat” yang menyoroti isu penegakan hukum, HAM, transparansi anggaran, hingga reformasi politik. Beberapa poin tuntutan utama masyarakat antara lain:
- Pembentukan tim investigasi independen untuk kasus kekerasan aparat.
- Penghentian keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil.
- Pembebasan demonstran tanpa kriminalisasi.
- Transparansi anggaran DPR, termasuk gaji dan fasilitas anggota dewan.
- Reformasi DPR dan partai politik, hingga pembenahan sistem perpajakan.
Publik menilai enam keputusan DPR masih sebatas langkah awal. Sebagian besar tuntutan masyarakat dinilai masih perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan yang lebih konkret.
Dengan adanya enam keputusan ini, DPR menegaskan komitmennya untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan membuka ruang dialog lebih luas dengan masyarakat sipil.
Ke depan, publik masih menunggu bukti nyata dari implementasi kebijakan tersebut, apakah benar-benar berpihak kepada rakyat atau hanya sekadar meredam gelombang aspirasi yang terus bergulir.
Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi