PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri, menyebut kebijakan pemerintah melaksanakan program Tapera memberatkan pekerja dan pengusaha.
Oleh karena itu, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Wahyu Wahyudin meminta, pemerintah pusat agar mengkaji ulang kebijakan potongan gaji pekerja untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera itu.
“Program Tapera ini memberatkan pekerja dan pemberi kerja atau pengusaha. Karena dengan program Tapera ini, pemerintah akan memotong gaji pekerja sebesar 3 persen yang diantaranya 2,5 persen dari pekerja dan 0,5 persen dari pemberi kerja atau Pengusaha,” ujarnya melalui keterangan tertulisnya Kamis (30/05/2024).
Oleh karena itu, lanjut Wahyudin, pemerintah pusat harus mengkaji ulang dan bila perlu membatalkan program Tapera.
“Saya secara pribadi tidak mendukung program Tapera ini karena akan memberatkan pekerja dan pengusaha,†katanya,
Lebih lanjut dikatakan ketua komisi II ini, program Tapera akan mempengaruhi daya beli pekerja akibat pemotongan upah, Apalagi, selama ini upah pekerja sudah dipotong dengan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan pajak.
Politisi PKS itu juga mengaku khawatir, akan ada penolakan di masyarakat jika program ini terus dilanjutkan.
Apalagi, para pekerja akan menuntut kenaikan upah lebih tinggi, sehingga menurunkan minat pengusaha untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.
“Kawan-kawan buruh pasti akan teriak minta kenaikan gaji, otomatis pengusaha akan pusing dan pengangguran bertambah,†tegasnya.
Dan untuk menjaga kondusifitas iklim usaha, Wahyu meminta agar para pekerja tidak melakukan aksi demonstrasi dan memilih menyurati DPRD dan Kepala Daerah.
“Masyarakat tidak perlu memberikan reaksi yang berlebihan, surati kami melalui organisasi buruh, akan kami kawal sampai ke pusat,†sebutnya.
Penulis: Presmedia
Editor : Redaksi
Komentar