PRESMEDIA.ID– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau (Kepri), meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi kebijakan pemangkasan anggaran di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk Kepri.
Anggota DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, mengatakan, pengurangan belanja pemerintah berisiko memperlambat pembangunan di daerah dan akan meningkatkan angka pengangguran dan ancaman keamanan.
Wahyu mengatakan, pemotongan anggaran ini berdampak langsung pada ketenagakerjaan di Kepri. Hal itu terlihat dari penghentiaan ratusan tenaga honorer di pemerintah provinsi Kepri.
Kondisi ini katanya, dikhawatirkan akan berdampak pada peningkatan angka pengangguran serta berpotensi meningkatkan angka kriminalitas.
“Karena itu, kami meminta Pemerintah pusat harus mempertimbangkan kembali kebijakan ini, mengingat Kepri adalah daerah 3T yang berbatasan langsung dengan negara tetangga,” katanya.
Pemprov Kepri Pangkas Anggaran Rp 285 Miliar
Sebelumnya, Pemerintah provinsi akan melakukan pemangkasan anggaran hingga Rp285 miliar dana APBD 2025. Pemangkasan ini, dilakukan menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyatakan pemotongan anggaran ini mengharuskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan penghematan secara maksimal.
“Kami telah menginstruksikan OPD agar menyesuaikan anggaran dan mengutamakan efisiensi,” jelas Ansar.
Lebih lanjut, Ansar mengungkapkan, akibat pemangkasan anggaran ini, Ansar juga mengakui, sejumlah program dan proyek pembangunan yang telah direncanakan dalam APBD 2025 sebelumnya akan terpaksa ditunda.
Bahkan, sejumlah pekerjaan proyek yang sebelumnya telah dilelang dan kontraktor pemenangnya telah ditetapkan sebagai pemenang tender, Surat Perintah Kerja (SPK) nya belum bisa ditandatangani.
“Banyak program yang harus ditunda, termasuk kontrak dengan pihak pemenang tender yang seharusnya sudah berjalan, saat ini terpaksa harus ditunda,” tambahnya.
Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi
