PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri, menggelar rapat koordinasi membahas inflasi, stunting, dan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB).
Rapat ini dihadiri oleh Kepala BI, Kepala Kejaksaan Tingggi Kepr, Perwakilan Polda Kepri, pimpinan TNI, serta instansi pertikal dan kepala OPD Provinsi Kepri di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (25/06/2024).
Gubernur Kepri Ansar Ahmad, yang memimpin rapat, mengatakan, pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai jika inflasi tetap tinggi. Hal ini lanjutnya, akan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat akibat inflasi.
Oleh karena itu, Gubernur Ansar mengajak seluruh pemangku kepentingan di Kepri untuk bekerja keras mengendalikan inflasi.
Objek inflasi yang berpotensi meningkat harus segera diintervensi dan dilakukan langkah preventif agar harganya tetap terjaga,” ujar Gubernur Ansar.
Menurut data BPS tahun 2023, inflasi di Kepri turun sebesar 3,07 persen poin dari tahun 2022. Sementara pada Mei 2024, inflasi di Kepri secara Year on Year sebesar 3,67 persen. Dengan data ini, TPID harus bekerja lebih optimal untuk mengendalikan inflasi di tahun 2024.
Sedangkan mengenai Stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kepri melaporkan bahwa pada Mei dan Juni telah dilaksanakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di 7 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau.
Intervensi stunting pada Juni mencapai 91,40 persen balita yang ditimbang dan diukur di wilayah Kepri. Kabupaten Lingga menjadi yang tertinggi dalam tahapan intervensi stunting dengan capaian 99,91 persen, sementara Kabupaten Karimun terendah dengan capaian 81,08 persen.
Gubernur Ansar mengarahkan wilayah yang sudah selesai melaksanakan intervensi untuk melakukan pemantauan ulang terhadap balita yang bermasalah gizi atau stunting.
Ansar Minta PPDB Sesuai Regulasi dan Zonasi
Dalam penerimaan Peserta Didik Baru, Gubernur Ansar juga meminta Dinas Pendidikan Provinsi Kepri untuk tegas dalam pelaksanaan PPDB.
Pelaksanaan PPDB di Kepri itu, ditekankan harus sesuai dengan regulasi dan zonasi sekolah. Ia menekankan agar tidak ada praktik titipan dalam PPDB di Kepri.
Tidak ada yang main mata, semuanya harus mengikuti regulasi dan zonasi yang sesuai untuk sekolahnya, tidak ada yang titip-menitip untuk PPDB,” tegas Gubernur Ansar.
Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi