PRESMEDIA.ID– Gubernur Kepulauan Riau, H.Ansar Ahmad, membuka Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak se-Provinsi Kepulauan Riau 2026 di Lapangan Terminal Sei Carang, Kota Tanjungpinang, Senin (9/2/2026).
Program ini bertujuan menjaga stabilitas harga pangan serta memastikan ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat, terutama di tengah fluktuasi harga pasar.
Peluncuran GPM ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama, peningkatan produksi serta stabilisasi pasokan dan harga pangan di Kepulauan Riau.
Penandatanganan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan disaksikan langsung oleh Gubernur Ansar Ahmad.
Hadir dalam kegiatan ini antara lain Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nita Yulianis, Ketua TP-PKK Kepri Dewi Kumalasari, Kepala Perwakilan BI Kepri Ronny Widijarto, Forkopimda Kepri, Kepala Cabang Bulog Batam Guido XL Pereira, serta jajaran OPD Pemprov Kepri.
Dalam GPM 2026 ini, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, di antaranya, Beras SPHP Bulog: Rp58.000/5 kg, Beras Premium Rp70.000/5kg, Minyak Kita Rp14.000/liter dan Telur ayam Rp50.000/papan, serta komoditas pangan pokok lainnya.
Gubernur Ansar menegaskan bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan bagian dari gerakan nasional untuk memastikan negara hadir dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat.
“GPM ini menjadi gerakan nasional karena merupakan salah satu bentuk kehadiran negara untuk menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok masyarakat,” ujar Ansar.
Ia mengungkapkan, sepanjang 2025 Pemprov Kepri telah melaksanakan GPM sebanyak 79 kali di seluruh kabupaten/kota. Sementara pada 2026 ditargetkan 69 kali pelaksanaan.
Ansar juga mengajak organisasi kemasyarakatan dan profesi untuk turut menyelenggarakan kegiatan serupa, khususnya menjelang hari besar keagamaan.
Terkait inflasi, Kepri sebelumnya meraih predikat provinsi terbaik pertama dalam pengendalian inflasi tahun 2024. Namun, pada Januari 2026 inflasi tercatat mencapai 3,47 persen.
Menurut Ansar, tingginya inflasi dipengaruhi komponen yang tidak bisa diintervensi pemerintah, seperti harga emas, tiket pesawat, dan biaya pendidikan.
“Kami akan mengusulkan kepada BPS agar inflasi pangan dan non-pangan dipisahkan, sehingga intervensi bisa lebih tepat,” jelasnya.
Gubernur juga meminta dukungan Bulog untuk memastikan distribusi beras berjalan lancar, memotong rantai distribusi yang terlalu panjang, serta mencegah praktik penimbunan bahan pokok.
“Kita harus menjaga inflasi tetap terkendali, pertumbuhan ekonomi terus berjalan, dan distribusi ekonomi memberi dampak merata bagi masyarakat,” tegasnya.
Salah seorang warga Tanjungpinang, Siti Rahma (42), mengaku sangat terbantu dengan adanya Gerakan Pangan Murah.
“Harganya jauh lebih murah, terutama beras dan minyak. Sangat membantu kami sebagai ibu rumah tangga. Semoga sering diadakan,” ujarnya sambil membawa belanjaan.
Penulis:Presmedia
Eeditor:Redaksi