PRESMEDIA.ID– Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang mengungkapkan, rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2025 yang masih berada di bawah 50 persen disebabkan adanya efisiensi anggaran.
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menyebut efisiensi anggaran yang terjadi menjadi faktor utama kondisi tersebut. Menurut Lis, fenomena ini tidak hanya terjadi di Tanjungpinang, tetapi juga di alami sejumlah daerah lain. Akibat efisiensi anggaran, beberapa kegiatan belum berani dilaksanakan.
“Penyebabnya karena efek efisiensi kemarin. Sejumlah kegiatan belum berani dilaksanakan, dan ini bukan hanya terjadi di Tanjungpinang, tetapi juga di daerah lain,” ujar Lis, Jumat (15/8/2025).
Lis menjelaskan, pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Murni harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, termasuk alokasi dana transfer yang masuk ke Kas Daerah.
Terkait tingginya belanja pegawai dibanding belanja modal, Lis mengakui hal itu terjadi karena Pemko Tanjungpinang setiap bulan mengalokasikan hampir Rp 13 miliar untuk belanja pegawai.
“Belanja pegawai memang pasti lebih tinggi karena dibayarkan setiap bulan. Sedangkan belanja modal menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Kami juga tidak berani terlalu longgar dalam penggunaannya, apalagi di situasi seperti saat ini,” jelasnya.
Belanja modal lanjutnya, akan dilaksanakan jika kondisi keuangan daerah memungkinkan, sementara pengendalian belanja terus dilakukan untuk menjaga stabilitas fiskal.
Untuk diketahui, hingga Agustus 2025, serapan APBD murni 2025 Kota Tanjungpinang masih di bawah 50 persen. Kondisi ini terjadi bersamaan dengan disahkannya APBD Perubahan (APBD-P) 2025 sebesar Rp1,08 triliun oleh DPRD Tanjungpinang.
Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 13 Agustus 2025, dari target pendapatan daerah Rp1,02 triliun dalam APBD murni 2025, hingga saat ini baru terealisasi Rp491,68 miliar atau 48,17 persen.
Sementara dari total belanja daerah sebesar Rp1,03 triliun, terrealisasi baru mencapai Rp460,59 miliar atau 44,46 persen.
Adapun rinciannya belanja Pegawai dan belanja Modal ini adalah:
Belanja Pegawai: Anggaran Rp509,89 miliar, realisasi Rp288,70 miliar (56,62%)
Belanja Barang dan Jasa: Anggaran Rp377,85 miliar, realisasi Rp129,35 miliar (34,23%)
Belanja Modal: Anggaran Rp126,20 miliar, realisasi Rp38,76 miliar (30,71%)
Belanja Lainnya: Anggaran Rp22,12 miliar, realisasi Rp3,78 miliar (17,11%)
Belanja Hibah: Anggaran Rp20,12 miliar, realisasi Rp3,45 miliar (17,15%)
Untuk pembiayaan daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dianggarkan Rp15,30 miliar, Namun realisasi hanya Rp10,91 miliar atau 71,28 persen.
Penulis:Roland
Editor :Redaktur
Komentar