PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Kecewa dengan kinerja Pemerintah dan DPRD Kepri atas pembangunan dan penggunaan dana APBD. Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR) menyatakan, akan “Memboikot” dan tidak akan menghadiri peringatan HUT Provinsi Kepri ke 17 tahun, pada Selasa,(24/9/2019) mendatang.
Ketua umum BP3KR Provinsi Kepri,Huzrin Hood mengatakan, selain kecewa dengan kinerja pemerintah dan DPRD, upaya tidak menganggap BP3KR Kepri ada� juga dirasakan pada pelantikan DPRD serta undangan ramah-tamah peringatan HUT Kepri ke 17 yang dilakukan Gubernur di Gedung Daerah pada Senin,(16/9/2019) lalu.
“Kendati saat ini sejumlah anggota dan Pejuang BP3KR telah banyak yang wafat, cita-cita perjuangan pembentukan provinsi Kepri 17 Tahun lalu, hingga saat ini belum membawa kemakmuran dan kesejahteraan pada masyarakat. Anggaran APBD Kepri setiap tahunya, habis digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat serta kepentingan oknum tertentu di pemerintah dan DPRD Kepri,”ujarnya pada sejumlah wartawan di Tanjungpinang,Selasa,(17/9/2019).
Atas dasar itu, lanjut Huzrin, BP3KR� akan mengambil sikap, mengoreksi kinerja pemerintah dan DPRD Kepri atas pebangunan dan tujuan pembentukan Provinsi.� Dan mulai 2020 mendatang, BP3KR akan meminta transparansi pembahasan dan pengguna APBD Kepri. Pengalokasiaan anggaran untuk kegitan yang tidak pro rakyat akan dikoreksi.
Demikian juga penghamburan anggaran pada Proyek Gurindam 12 yang menelan dana hingga Rp.500 milliar lebih agar dihentikan. Penggunaan APBD untuk makan minum, SPP dan pengadaan barang untuk kepentingan orang tertentu juga perlu di koreksi, karena BP3KR melihat, penggunaan APBD Kepri setiap tahunya hanya untuk kepentingan oknum tertentu di pemerintah provinsi Kepri dan DPRD.
Sebelumnya, lanjut Huzrin, BP3KR selalu memberi masukan dan koreksi pada DPRD, Namun dalam hari terakhir sepertinya tidak diambil peduli. Dan pemerintah Kepri tidak mau disiplin dengan UU keterbukaan dan transparansi. “Untuk APBD 2020 kami akan sisir dan evaluasi, karena kalau tidak pelaksanan pembangunan di Kepri tidak akan jadi apa-apa dan terindikasi dengan pemborosan,”ujarnya.
Ditempat yang sama, Ketua koordinator BP3KR Karimun, Ramdan mengatakan, kehadiran pihaknya dalam hering dengan DPRD Kepri atas pelecehan anggota BP3KR di DPRD beberapa waktu lalu merupakan bentuk kekecewaan BP3KR di Kbupaten/kota kepada DPRD atas pelecehan yang dilakukan terhadap pengurus BP3KR.
“Kami tidak berbicara secara pribadi, tetapi atas nama masyarakat Kepri, Karena provinsi Kepri ini jadi bukan merupakan hadiah, tetapi melalui perjuangan panjang dan kami tidak terima BP3KR yang memperjuangkan provinsi ini dilecehkan,”tegas Ramdan.
Atas dasar itu, lanjutnya, pihaknya meminta agar Sekretaris Dewan, minta maaf secara terbuka melalui media massa selama 3 hari, dan hal itu akan ditunggu. “Jika tidak, kami akan kerahkan massa dari seluruh provinsi Kepri lagi ke DPRD,”ujarnya.
Pada kesempatan itu, dia juga menekankan, BP3KR sebagai badan pekerja dan penggagas Provinsi Kepri, kedepan agar betul-betul menjadi lembaga kontrol sosial dalam segala bidang terhadap kinerja Pemerintah dan DPRD Kepri, Karena hingga saat ini apa yang dicita-citakan dalam pembentukan Provinsi Kepri banyak yang belum tercapai.
“APBD banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu, Kami meminta BP3KR di setiap Kabupaten/kota di Kepri, semuanya bergerak mengontrol dan menjaga penggunaan APBD agar benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan kelompok dan elie tertentu,,”pungkasnya.(Presmed2)