PRESMEDIA.ID– Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengusulkan sebanyak 100 lokasi Kampung Nelayan masuk dalam Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Namun hingga saat ini, baru 32 kampung nelayan di Kepri yang dinyatakan memenuhi persyaratan dan lolos proses verifikasi.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mengatakan, pihaknya bersama para bupati dan wali kota terus melakukan pembahasan terkait percepatan program tersebut.
Menurutnya, pemerintah daerah diminta aktif mendata dan mengusulkan kawasan nelayan yang memenuhi kriteria pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.
“Kita usulkan 100. Saat ini baru 32 kampung nelayan yang memenuhi persyaratan. Paling banyak di Natuna, kemudian di Lingga dan kabupaten kota lainnya,” kata Ansar usai rapat di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (17/5/2026).
Natuna dan Lingga Jadi Daerah Terbanyak KNPM
Ansar menjelaskan, sebagian besar kampung nelayan yang lolos verifikasi berada di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga.
Ia menyebut, secara umum ketersediaan lahan dan tata ruang di kawasan nelayan sebenarnya sudah memenuhi syarat dasar program tersebut.
Namun, masih ada beberapa persoalan teknis yang harus diselesaikan, terutama terkait akses lokasi pembangunan.
“Kalau tidak di daratan lagi bisa di atas laut, tetapi harus tetap dapat diakses. Jadi lahannya harus berada dekat laut,” jelasnya.
Menurut Ansar, persoalan tersebut nantinya akan difasilitasi oleh pemerintah kabupaten dan kota agar usulan kampung nelayan lainnya bisa segera memenuhi syarat.
Anggaran Satu Kampung Nelayan Capai Rp22 Miliar
Gubernur Ansar juga mengungkapkan, pembangunan satu kawasan Kampung Nelayan Merah Putih membutuhkan anggaran yang cukup besar.
Untuk satu kampung nelayan utama, anggaran pembangunan diperkirakan mencapai sekitar Rp22 miliar.
Sementara untuk kampung nelayan penyangga, kebutuhan anggarannya berkisar belasan miliar rupiah.
“Saat ini sudah ada beberapa yang dibangun di Batam dan Natuna,” ujarnya.
Program Prioritas Nasional Presiden
Ansar menegaskan, Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari program prioritas nasional yang harus didukung seluruh pemerintah daerah.
Karena itu, Pemprov Kepri juga berupaya mengamankan aset-aset pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan kawasan nelayan tersebut.
“Itu program nawacita Presiden yang kita dorong dan dukung. Makanya aset-aset Pemda kita amankan untuk pembangunan,” katanya.
Ia berharap proses pembangunan kampung nelayan yang tersisa dapat diselesaikan tahun ini melalui koordinasi lanjutan dengan pemerintah pusat dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Mudah-mudahan tahun ini selesai kita bangun. Nanti kita komunikasi lagi dengan Pak Menteri,” tutup Ansar.
Penulis:Roland
Editor :Redaktur