PRESMEDIA.ID– Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) atas realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan serapan anggaran APBD 2025 menjadi sorotan sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri.
Sorotan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kepri, yang dihadiri oleh anggota dewan dan Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratama.
Dalam rapat ini, sejumlah fraksi-fraksi di DPRD menyampaikan kritikan dan sorotannya, atas minim dan belum optimalnya realisasi PAD Kepri serta belanja anggaran pengadaan barang dan jasa APBD 2025 hingga Juli 2025.
Realisasi PAD dan APBD 2025 Kepri Belum Optimal
Berdasarkan data dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan per 28 Juli 2025, realisasi APBD Kepri 2025 tercatat masih rendah.
Dari total APBD Kepri 2025: Rp3,9 triliun hingga hingga Juli 2025 baru terealisasi Rp1,8 triliun atau (45,98%)
Sementara itu, target PAD Kepri tahun 2025 sebesar Rp1,7 triliun, baru terealisasi sebesar Rp961,73 miliar atau 54,64%.
Adapun rincian realisasi PAD Kepri Juli 2025 ini antara lain:
-Pajak Daerah: Rp777 miliar dari Rp1,5 triliun (51,8%)
-Retribusi Daerah: Rp80,14 miliar dari Rp132 miliar (60,7%)
-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Rp2,28 miliar dari Rp2,65 miliar (86%)
-Lain-lain PAD yang Sah: Rp101,64 miliar dari Rp41,46 miliar (245%)
Sedangkan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari APBN sebesar Rp2,1 triliun lebih, yang terealisasi baru Rp839 miliar atau 38,92%. Pendapatan hibah tercatat sebesar Rp0,54 miliar.
Belanja Daerah Realisasi Rendah dan Infrastruktur Terhambat
Realisasi belanja daerah juga disorot karena belum menunjukkan kinerja maksimal dan terhambatnya pelaksanaan kegiata proyek sarana dan prasarana infrastruktur.
Dari total belanja daerah di APBD 2025 Rp3,9 triliun, hingga Juli 2025 baru terealisasi Rp1,8 triliun lebih (47,96%).
Adapun Rincian Realisasi Belanja ini antara lain:
-Belanja Pegawai: Rp791,68 miliar dari Rp1,3 triliun (57,10%)
-Belanja Barang dan Jasa: Rp523,59 miliar dari Rp1,3 triliun (40,10%)
-Belanja Modal Infrastruktur: Rp68,55 miliar dari Rp278 miliar (24,65%)
-Belanja Bagi Hasil: Rp410,13 miliar (66,86%)
-Belanja Bantuan Keuangan: Nihil
-Belanja Subsidi: Rp0,89 miliar
-Belanja Hibah: Rp84,55 miliar
-Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga: 0%
Pemprov Kepri Akui Realisasi Pendapatan dan Belanja Belum Optimal
Menanggapi kritik DPRD, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratama mengakui bahwa realisasi pendapatan dan belanja belum optimal, dan masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Pemprov Kepri, menurut Nyanyang, telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan PAD, antara lain, Ekstensifikasi sumber pajak daerah, Digitalisasi sistem pembayaran pajak, Penyesuaian tarif air permukaan, Evaluasi kinerja BUMD, Pendataan objek retribusi baru, Optimalisasi potensi pajak yang belum tergarap.
“Kami juga memperkuat sistem penganggaran berbasis kinerja, dengan mengaitkan input anggaran dengan outcome yang berdampak langsung pada masyarakat,” jelas Nyanyang.
Nyanyang juga beralasan, keterlambatan realisasi belanja, disebabkan kendala teknis dan lemahnya koordinasi OPD. Oleh karena itu, Pemprov akan memperkuat sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan di tingkat perangkat daerah.
Dalam kesempatan itu, Nyanyang juga berharap agar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dapat berjalan lancar dan mendapat persetujuan dari DPRD Kepri sesuai jadwal yang ditetapkan.
“Kami harap Ranperda ini dapat segera disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), demi kelancaran pembangunan dan pelayanan masyarakat,” tutupnya.
Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi
Komentar