PRESMEDIA.ID,Jakarta-Komisi V DPR-RI yang membidangi infrastruktur, Transportasi, Daerah tertinggal dan transimigrasi mendukung pembangunan jembatan Batam-Bintan di Provinsi Kepri.
Dukungan disampaikan Komisi V DPR-RI pada Rapat Dengar Pendapat Umum antara DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Kepri terkait Pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin) di Gedung Nusantara, Kantor DPR/MPR RI Jakarta, Rabu (22/1/2020).
Rapat dengan Pendapat komisi V DPR-RI dengen pemerintah provinsi Kepri itu diawali dengan paparan petingnya, Pembangunan Jembatan Batam-Bintan oleh Plt Gubernur Kepri H Isdianto.
Dalam penyampaiannya, Isdianto mengatakan Jembatan Babin yang menyambungkan Kota Industri (Batam) dan Kota Pariwisata (Bintan) menjadi harapan besar seluruh masyarakat Kepri dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan.
Keberadaan jembatan, selain melancarkan arus barang maupun orang, juga akan dapat memingkatkan ekonomi serta investasi di Batam dan Tanjungpinang. Dengan jembatan ini, juga akan banyak dampak positif lainnya sehingga upaya meraih kesejahteraan dapat tercapai,”kata Isdianto.
Untuk itu, Isdianto berharap Komisi V DPR RI membantu perjuangan dan ikut mengakomdir upaya merealisasikan kapan Jembatan Babin Kepri itu pembangunanya mulai berjalan. Terlebih Jembatan Babin merupakan salah satu proyek strategis nasional.
“Kami berharap dengan rapat ini ada titik terang, agar secepatnya Jembatan ini segera mulai dijalankan, kami siap jika ada lagi dokumen yang dibutuhkan untuk segera disampaikan,”lanjutnya.
Sekretaris Daerah provinsi Kepri TS.Arif Fadillah juga mengatakan, Provinsi Kepri yang memiliki wilyah 96 persen lautan, memiliki dua buah pulau besar Batam dan Bintan. Dengan perkembangan yang luar biasa baik dibidang Industri maupun pariwisata aksesibilitas jembatan Batam-Bintan itu diharapakan akan semakin meningkatakan ekonimi dan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Keberadaan Jembatan Babin ini, merupakan harapan seluruh masyarakat Kepri yang selama ini konektiviti antar pulau Batam dan Bintan yang punya 3 Pemerintahan (Kabupaten Bintan, Kota Tanjungpinang dan Provinsi Kepri) hanya melalui jalur laut,”jelasnya.
Selain sudah digagasa sejak tahun 2005, berbagai tahapan lanjut Arif, juga sudah dilakukan baik dari segi penentuan titik lokasi, review, studi kelayakan serta menuju ke kementerian terkait.
“Multiflayer efek dari keberadaan jembatan akan terasa nantinya bagi ekonomi masyarakat, apalagi Jembatan Babin salah satu janji kampanye Pak Presiden, tentu masyarakat terus bertanya kepada kami, maka ini menjadi komitmen kita bersama antara Pemda dan Pusat,” lanjut Arif.
Sementara itu, Kepala Dinas PU Abu Bakar, menjelaskan bahwa awal tahun 2020 pihaknya sudah berkunjung ke Kementerian PU untuk membahas tindak lanjut pembangunan jembatan Babin. Dalam rapat tersebut, juga telah dibahas, mengenai trase jembatan yang dijabarkan pada dua opsi yaitu, Pertama, dari Batam-Tanjung Sauh-Pulau Buau-Bintan. Dan opsi ke dua dari Batam-Tanjung Sauh-Pulau Menang-Bintan.
“Ketinggian jembatan, pihak Kementerian juga telah meminta agar ditetapkan apakah 30 Meter atau 50 Meter, mengingat kondisi jembatan akan dilalui kapal berukuran besar. Secara umum, Kepri tidak permasalahkan kedua trase ini, yang mana saja bisa dipakai.”kata Abu.
Kemudian saat rapat bersama Kementerian Perhubungan, pihak Kemenhub merekomendasikan kelengkapan dokumen terkait Jarak bebas dari permukaan pasang tertinggi air laut dan rencana induk pelabuhan nasional.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan bahwa pada rapat ini pihaknya menerima dokumen usulan yang secara umum disampaikan pada rangkaian rapat dari Pemerintah Provinsi Kepri. Selanjutnya, usualan tersebut akan di rapatkan dan dibawa ke Kementerian terkait hingga dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan ada titik terang.
Lasarus juga yakin keberadaan Jembatan Babin menjadi hal yang strategis untuk memajukan daerah, terlebih Kepri menjadi salah satu daerah yang berada digarda terdepan NKRI.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah juga mengatakan, Pemerintah Daerah juga harus menyatakan kesiapannya atas keseriusan Pembangunan Jembatan tersebut. Apalagi, jembatan Babin ini masuk dalam salah satu program strategis Nasional.
“Pemda dalam arti kata harus siap menyelesaikan segala dokumen, administrasi serta menghindari permasalahan yang akan timbul dikemudian hari,”kata Syarif.
Syarif mencontohkan terkait permasalahan lahan, jika misalkan Pemerintah Pusat sudah siap dan akan melaksanakan, Namun ternyata, ada permasalahan pembebasan lahan yang belum selesai tentu akan terhambat pekerjaan.
Anggota Komisi V DPR-RI dari Dapil Kepri, Ansar Ahmad juga ikut menanggapi, Ansar dalam pertemuan itu, terlebih dahulu memberi apresiasi dan terimakasih atas berkenannya Komisi V DPR RI ikut dalam rapat pembahasan tersebut.
Kepri, kata Ansar punya 2 pulau terbesar yakni Batam dan Bintan. Postensi besar dengan aktivitas kegiatan ekonomi, pariwisata dan pemerintahan. Dengan kawasan FTZ juga KEK, merupakan salah satu kawasan ekonomi khusus tercepat perkembangannya.
“Jika kita bicara strategis maka kedua wilayah ini punya prospek tinggi, apalagi jika ditopang dengan kehadiran Jembatan penghubung,”kata Ansar.
Belum lagi pertumbuhan Pariwisata Kepri yang luar biasa, di tahun 2019 saja kunjungan wisman mencapai 2 juta setengah orang dan sekarang berada di posisi kedua setelah Bali.
“Saya kira perjalanan Jembatan yang sejak tahun 2005 ini menjadi prospek untuk terus kita dorong agar segera hadir, keberadaan jembatan, nantinya akan dapat mendukung selyrug mobilitas kegiatan industri, ekonomi dan pariwisata,”kata Ansar.
Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae dan Nurhayati beserta 15 orang anggota Komisi V DPR RI, dari Kepri hadir Asisten Bidang Perekonomian Syamsul Bahrum, Kepala Barenlitbang Naharuddin, Kadis Perhubungan Jamhur Ismail, Kadis LHK Nilwan, Karo Perekonomian Heri Andrianto dan Karo Pembangunan Aries Fhariandi serta Plt Karo Humas Protokol dan Penghubung Zulkifli.
Penulis:Redaksi