
PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang akhirnya menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024 tingkat kota Tanjungpinang.
Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari empat kecamatan di kota Tanjungpinang ini, dilakukan melalui Rapat pleno KPU kota Tanjungpinang di Hotel CK Minggu (3/3/2023).
Ketua KPU Kota Tanjungpinang, Muhammad Faizal mengatakan, kendari dalam pleno diwarnai sejumlah keberatan oleh saksi Parpol dan Caleg, namun menurutnya, proses rekapitulasi yang dilaksanakan sudah berjalan sesuai dengan mekanisme.
Terhadap partai Politik yang keberatan atas pleno penetapan rekapitulasi hasil yang dilakukan, dikatakan bisa melanjutkan ke Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kalau memang masih ada Parpol yang keberatan, kami mempersilahkan masing-masing pihak untuk melanjutkan nya ke MK sesuai dengan mekanisme,” ujar Faizal pada wartawan di Hotel CK.
Selanjutnya, kata Faizal, hasil Pleno rekapitulasi suara yang dilakukan akan ditetapkan KPU Tanjungpinang, sebagai hasil ketetapan Pleno.
“Mengenai keberatan Partai Politik dan saksi Caleg, juga akan dicatat sebagai bagian dari keputusan untuk nanti dibahas pada pleno rekapitulasi hasil ditingkat Provinsi Kepri,” jelasnya.
Disinggung mengenai perolehan kursi oleh Caleg masing-masing Parpol, M.Faizal mengatakan, belum dapat mengatakan karena proses rekapitulasi masih dilakukan secara berjenjang.
“Untuk perolehan jumlah kursi masing-masing Parpol, Kami belum bisa mengumumkan karena rekapitulasi ini masih dilakukan secara berjenjang,” tutupnya.
Golkar Keberatan Hasil Rekapitulasi KPU Tanjungpinang
Sementara itu, Partai Golongan Karya (Golkar) menyatakan, keberatan atas hasil rekapitulasi pleno KPU Kota Tanjungpinang.
Keberatan Partai Golkar terhadap hasil rekapitulasi KPU Tanjungpinang ini diungkapkan saksi partai Golkar Abdul Rasyid. Ia mengatakan, partai Golkar keberatan terhadap perhitungan rekapitulasi suara KPU Tanjungpinang, atas dugaan terjadinya pelanggaran pemilu di Kecamatan Bukit Bestari Tanjungpinang.
Hal ini kata Abdul Rasyid, diperkuat dengan ketidakhadiran Ketua PPK Bukit Bestari non aktif dalam rapat pleno yang diselenggarakan KPU kota Tanjungpinang.
“Kami keberatan atas ketidakhadiran Ketua PPK Bukit Bestari, yang disebut tidak diketahui keberadaannya, dan dinonaktifkan, tetapi tidak dijelaskan oleh KPU Kota Tanjungpinang,” ungkapnya.
Sebab lanjut dia, akibat adanya dugaan pelanggaran di PPK Bukit Bestari Tanjungpinang ini, menyebabkan suara partai Golkar berkurang dan kalah dengan Partai lain.
“Hal ini yang menjadi dasar kami keberatan dan akan kami ajukan hingga ke tingkat MK nantinya,” ujar Rasyid.
Penulis: Roland
Editor : Redaktur
Sanggahan, koreksi, atau Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 melalui email Redaksi presmedia.id: redaksi.presmed@gmail.com












