PRESMEDIA.ID – Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) mengukuhkan sebanyak 1.451 hakim baru dari empat lingkungan peradilan dalam acara yang digelar di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, pada Kamis, 12 Juni 2025.
Acara pengukuhan hakim ini turut dihadiri langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang sekaligus mengumumkan kabar menggembirakan terkait kenaikan gaji hakim hingga 280 persen.
Adapun rincian Hakim baru berdasarkan lingkungan Peradilan yang dikukuhkan terdiri dari:
-921 hakim peradilan umum
-362 hakim peradilan agama
-143 hakim peradilan tata usaha negara (TUN)
-25 hakim peradilan militer
Para hakim ini, akan ditempatkan di berbagai pengadilan di seluruh Indonesia, yaitu;
-Pengadilan Negeri sebanyak 144 Hakim
-Pengadilan Agama sebanyak 173 Hakim
-Pengadilan TUN sebanyak 22 Hakim dan
-Pengadilan Militer sebanyak 11 Hakim
Dengan penambahan ini, total jumlah hakim di Indonesia kini mencapai 8.711 orang.
Presiden Prabowo: Hakim adalah Benteng Terakhir Keadilan
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Mahkamah Agung atas konsistensinya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia peradilan. Ia menegaskan bahwa peran hakim sangat krusial dalam menciptakan negara yang adil dan berdaulat.
“Syarat menjadi negara yang berhasil adalah sistem hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyat. Hakim adalah benteng terakhir keadilan,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden juga mengumumkan kenaikan gaji signifikan untuk seluruh hakim, terutama bagi hakim junior, yang bisa mencapai kenaikan hingga 280 persen. Langkah ini disebut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme aparat peradilan.
Ketua MA: Hakim Adalah Wajah Negara di Mata Rakyat
Ketua Mahkamah Agung, Prof. Sunarto, turut memberikan pesan kepada para hakim baru agar selalu menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan independensi.
“Jadilah hakim yang meneladani ilmu padi, semakin berisi, semakin merunduk. Hakim yang rendah hati, tidak merendahkan, dan menjunjung tinggi keadilan,” pesan Prof. Sunarto.
Ia menegaskan bahwa tugas menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan merupakan tanggung jawab utama setiap hakim, terutama di tengah sorotan masyarakat.
Kehadiran 1.451 hakim baru serta kebijakan peningkatan gaji ini menjadi simbol penting dalam reformasi sistem peradilan nasional.
Harapannya, langkah ini mampu memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum Indonesia, sekaligus memperkuat pondasi negara hukum yang berkeadilan.
Penulis: Presmedia
Editor : Redaksi