PRESMEDIA.ID– Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kepri Menggugat Selamatkan Indonesia menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang, Senin (1/9/2025).
Massa aksi terdiri dari Aliansi Mahasiswa Tanjungpinang–Bintan, Aliansi BEM se-Tanjungpinang–Bintan, dan Kelompok Cipayung Plus Kepri. Mereka mendesak pemerintah segera bertindak untuk menyelesaikan berbagai kekacauan yang terjadi di Indonesia.
Ketua HMI Tanjungpinang–Bintan, Tomi Suriadi, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas mahasiswa atas krisis kepercayaan publik terhadap kinerja DPR, baik di pusat maupun daerah, serta aparat penegak hukum yang dinilai represif terhadap demonstrasi.
“Aksi ini adalah solidaritas mahasiswa Kepri menggugat selamatkan Indonesia yang terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa,” ujar Tomi.
Dalam aksinya, mahasiswa juga mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk bersikap tegas menyelesaikan persoalan bangsa.
Ini 13 Tuntutan Mahasiswa Ke DPRD Kepri
Dalam aksi ini, Mahasiswa mengajukan 13 tuntutan ke DPRD Kepri agar diteruskan ke pemerintah pusat, di antaranya:
- Evaluasi total pola penanganan aksi massa agar sesuai prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, dan reformasi institusi kepolisian.
- Mendesak Presiden RI menyelesaikan kekacauan nasional dan menindak tegas aparat yang membungkam demonstran.
- Pencabutan tunjangan tambahan anggota DPR RI.
- Evaluasi dan pemberhentian anggota legislatif yang menyinggung perasaan rakyat, khususnya dari Provinsi Kepri.
- Menolak kenaikan pajak yang membebani rakyat.
- Mendesak DPRD Kepri menyatakan sikap resmi mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset.
- Menuntut pengesahan RUU Daerah Kepulauan.
- Menolak program Makan Bergizi Gratis, dan meminta pemerintah fokus pada kesejahteraan tenaga pendidik.
- Reformasi pajak perburuhan: menaikkan PTKP, menghapus pajak atas pesangon, THR, JHT, dan pekerja perempuan.
- Mendesak lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjalankan hukum sesuai etika dan konstitusi.
- Menolak upaya darurat militer karena bertentangan dengan demokrasi.
- Mendesak DPRD Kepri mendukung tuntutan aksi secara resmi.
Mahasiswa juga meminta, agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret hingga tidak terjadi kerusuhan yang mengakibatkan jatuh korban jiwa sebagaimana yang terjadi di Jakarta.
Artas aksi ini, Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, menyatakan pihaknya telah menerima aspirasi mahasiswa dari Tanjungpinang, Bintan, Batam, Lingga, dan Karimun.
“Dengan senang hati kami akan meneruskan tuntutan mahasiswa ini ke DPR RI,” kata Iman.
Untuk tuntutan yang bersifat lokal, Iaman menyatakan, DPRD Kepri akan membahasnya dalam rapat paripurna.
Kapolresta Tanjungpinang, Kombes Pol Hamam Wahyudi, menegaskan aksi berjalan damai. Sebanyak 300 personel gabungan TNI–Polri dan Satpol PP dikerahkan untuk pengamanan.
“Kami imbau masyarakat tetap menjaga keamanan dan tidak terprovokasi isu yang memecah belah,” tutupnya.
Penulis:Roland
Editor :Redaktur
Komentar