PRESMEDIA.ID – Puluhan Mahasiswa Tanjungpinang Bintan menggelar aksi unjuk rasa “Indonesia Gelap” di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Dompak Kota Tanjungpinang, Kamis (20/2/2025).
Koordinator Aksi Aliansi Mahasiswa Tanjungpinang Bintan, Joel Oktavianus Lahonauman mengatakan aksi “Indonesia Gelap” dilakukan seluruh Mahasiswa Tanjungpinang dan Bintan, untuk menuntut pemerintah mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat, yang saat ini terpuruk.
Dalam aksi ini, Aliansi Mahasiswa ini menuntut 5 poin tuntutan dalam aksi unjuk rasa yang digelar.
Ke lima tuntutan itu menyangkut, agar pemerintah segera mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Mahasiswa juga menuntut, agar pemerintah memberikan kepastian tidak akan ada pemotongan dana pendidikan dan kesehatan yang akan berdampak buruk di masyarakat.
“Kita juga mengkaji ulang program Makan Bergizi Gratis yang menimbulkan beban anggaran,” kata Oktavianus.
Tuntut Evakuasi Staf Khusus Ditengah Efisiensi Anggaran
Selain itu, mahasiswa juga mengkritisi pengangkatan 17 orang staf khusus provinsi Kepri yang diangkat Gubernur.
“Atas pengangkatan Staf Khusus ini, kami meminta agar presiden dan Kementerian/lembaga untuk menindak tegas pemerintah dan lembaga agar melakukan pengangkatan staf khusus ditengah efisiensi anggaran,” ujarnya.
Mahasiswa juga meminta agar DPRD mengevaluasi tentang pengangkatan sejumlah staf khusus oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.
“Jika Gubernur Kepri dalam waktu seminggu tidak ada evaluasi dan tindak lanjut. Kami akan melakukan aksi jilid kedua dengan masa yang lebih banyak lagi,” tegasnya.
Wakil Ketua III DPRD Kepri, Bakhtiar mengatakan pihaknya siap menerima dan mengawal aspirasi mahasiswa dan pihaknya juga berterima kasih kepada kepolisian yang telah turut mengawal.
Perihal tuntutan mahasiswa ini, Ia menyampaikan akan secepatnya berkoordinasi dengan Komisi 10 DPR RI.
“Tidak usah khawatir. Memang tugas kami adalah mengawal aspirasi masyarakat dan mahasiswa adalah bagian dari Rakyat Indonesia,” katanya.
Ia meminta pemerintah untuk tidak memotong dan mengotak-atik anggaran pendidikan. Jika perlu anggaran untuk pendidikan ditambah
Menurutnya efisiensi yang dimaksud oleh Presiden adalah pembiayaan dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran dan pemborosan
“Contohnya perjalanan dinas. Kita terima kasih kepada mahasiswa, demonstrasi yang cerdas adalah demonstrasi yang kritis dan tidak merusak,” tutupnya.
Penulis: Roland
Editor : Redaktur
Komentar