PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Masyarakat Tanjungpinang menyoroti ketidakharmonisan (Disharmonis) kepemimpinan wali kota Tanjungpinang Hj.Rahma dengan Sekretaris Daerah kota (Sekdako) dan Pimpinan serta anggota DPRD kota Tanjungpinang.
Fenomena ketidak harmonisan wali kota dengan sekretaris daerah dan DPRD kota Tanjungpinang itu, terlihat dari tidak adanya kesepahaman dalam pembahasan refocusing anggaran APBD dalam penanganan Covid-19, Pengadaan mobil dinas, Pembayaran TPP ASN hingga batal dan tidak disahkannya APBD Perubahan 2021 kota Tanjungpinang.
Ketua IKA-ALUMNI Universitas Bung Hatta kota Tanjungpinang Syaiful, mengatakan sangat menyayangkan kondisi kepemimpinan eksekutif dan legislatif di kota Tanjungpinang itu, yang mengakibatkan program pembangunan dan penanganan permasalahan di kota Tanjungpinang menjadi terbengkalai.
Mereka sebagai pengambil kebijakan lanjut Syaiful, merupakan penentu arah pembangunan daerah, kepentingan publik dan penentu perekonomian daerah yang seharusnya saling bahu membahu untuk membangun daerah.
Tetapi jika mereka terus berselisih dan bermanuver dan saling sikut, serta saling mempublish kesalahan satu sama lain, hal ini sangat merugikan masyarakat dan membahayakan kelangsungan pembangunan daerah dan hajat hidup orang banyak.
“Harusnya Mereka (Pejabat kota Tanjungpinang-red) malu dengan daerah lain yang saat ini sibuk membangun, mendatangkan investor dan membuka peluang kerja untuk masyarakat. Tapi pejabat di kota Tanjungpinang ini asyik berkonflik, Malu dong.!” tegas mantan ketua PPP kota Tanjungpinang ini.
Untuk itu Syaiful menghimbau, eksekutif dan legislatif di kota Tanjungpinang harus bersinergi dan bekerjalah dengan hati sesuai dengan sumpah jabatan yang mereka emban. Karena mereka digaji dan dibiayai dari dana dan uang rakyat.
“Utamakanlah kepentingan masyarakat umum daripada kepentingan pribadi dan kelompok, singkirkan egosentris dan berfikirlah untuk kemaslahatan daerah,” saranya.
Walikota dan wakil wali kota lanjutnya, seharusnya bisa menjalin koordinasi dengan Sekda demikian juga dengan kepada OPD dalam mewujudkan visi dan misi serta program yang telah ditetapkan. Demikian juga hubungan koordinasi dan komunikasinya dengan Legislatif.
Kepada Legislatif, ketua Forum Komunikasi Lintas Partai Politik di Tanjungpinang ini juga meminta, hendaknya dapat meningkatkan kompetensi dan SDM nya. Sehingga, dapat memahami program dan penyusunan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi dewan sebagai legislatif, Budgeting dan pengawasan.
“Ciptakanlah sistem Koordinasi yang baik, Tingkatkan komunikasi yang efektif antara Walikota dengan Ketua DPRD. demikian juga walikota dengan Sekda serta dengan kepala-kepala OPD, sebagai jembatan komunikasi antara Eksekutif dan legislatif,” jelasnya.
Jika hubungan kemitraan antara walikota dengan Sekda serta Ketua dan anggota DPRD berjalan dengan baik lanjutnya, InshaAllah bapak dan ibu pejabat di Pemerintah kota Tanjungpinang itu akan dapat bekerja dengan baik dan maksimal.
“Dengan kerjasama itu Pembangunan di kota Tanjungpinang juga akan berjalan dengan baik. Ekonomi bangkit dan daerah kita ini akan maju,” pungkasnya.
Penulis: Redaksi
Editor : Redaksi